koalisi
KOALISI. Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum NasDem Surya Paloh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan politikus senior Golkar Jusuf Kalla di acara pernikahan anak Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Sugeng Prawoto di Jakarta, Minggu (18/9) malam. ist
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COMSanter berhembus bila Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat akan berkoalisi untuk bersama di Pilpres 2024. Pertanyaannya kini, siapa calon yang bakal diusung jadi presiden?.

Meskipun partai Demokrat, pada saat rapimnas secara tegas menyatakan akan berjuang untuk terus mengusung Ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, ketiga partai itu pun memiliki kesamaan yakni dekat dengan Anies Baswedan.

Baca Juga : Kunjungi Majalengka dan Subang, Puan Maharani Sebut Jawa Barat Kandang PDI Perjuangan

Apalagi, diketahui elektabilitas Anies Baswedan dalam beberapa bulan terakhir disebut-sebut meningkat dari 16,3 persen menjadi 17,7 persen.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan, hal tersebut dipertegas dengan adanya pertemuan-pertemuan formal dan informal ketiga partai politik tersebut.

Padahal jika dilihat ketiga partai politik tersebut memiliki background dan ideologi politik yang berbeda,” kata Azhari kepada wartawan, Kamis (22/9).

Bahkan, Azhari juga mengatakan, Nasdem adalah partai koalisi pemerintah (Dependen), sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah (Independen).

Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan maka NaDeSe menjadi satu-satunya Partai Politik Interdependen (bekerjasama) yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi,” ungkapnya.

Azhari juga mengatakan, kalau kerjasama tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024. Karena itu, dengan adanya koalisi Interdependen ini, semakin mempertegas bahwa PDI Perjuangan akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya.

Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis. Apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi,” sambungnya.

Dikatakan Azhari bahwa PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ini sedikit banyak pasti akan menggerus suara PDIP,” pungkasnya. (rd/jun)

Sumber : Jawa Pos