Irjen-Ferdy-Sambo-Sidang-Kode-Etik-Dery-Ridwansah-9-1
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Sambo diputuskan melalui hasil sidang komisi kode etik Polri (KKEP) yang digelar sejak pagi hingga Jumat (26/8/2022 dini hari. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Institusi Polri benar-benar dipertaruhkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias J. Keladinya, bila Irjen Ferdy Sambo yang jelas sudah tersangka pembunuhan divonis bebas, Polri bisa dibubarkan di Indonesia. Penegasan tersebut dilontarkan Penasihat Ahli Kapolri, Muradi.

Menurutnya, peristiwa pembubaran institusi kepolisian yang pernah terjadi di Guatemala saat para petinggi polisi tak bisa lagi dipercaya. “Kalau sampai akhirnya bebas secara hukum, orang rasa keadilannya tercerabut, saya kira (akan menjadi) seperti di Guatemala,” kata Muradi seperti ditukil dalam acara Back to BDM, Kamis (15/9).

Baca Juga : Apa Kabar PMK di Depok? Ini Update Jumlah Hewan yang Sudah dapat Vaksin

Muradi menceritakan, di Guatemala institusi kepolisian terpaksa dibubarkan dan dibentuk kesatuan baru. Semua tingkat kolonel atau komisaris besar diberhentikan dan pemerintah Guatemala membuat pimpinan baru yang dianggap bersih dan bisa dipercaya. “Di sana polisinya dibubarkan kemudian akhirnya dibuat kesatuan baru, semua kolonel ke atas diberhentikan dan diangkat pimpinan baru dan kemudian jadi isu menarik, karena pada akhirnya memotong dua generasi itu menjadi keniscayaan,” papar Muradi.

Itulah sebabnya polisi harus serius menangani kasus Ferdy Sambo. Karena dengan keseriusan Polri, kepercayaan publik bisa dikembalikan. “Kedua ini (kasus Sambo) kan pertanggungjawaban beliau (Kapolri) ke Persiden. Ini maaf seperti melempar kotoran ke Presiden kalau sampai yang dikatakan (Ferdy Sambo bebas dari hukuman) muncul,” imbuh Muradi. “Karena menurut saya semua terang benderang, semua sudah bicara tinggal kemudian bagaimana prosesnya,” tegas dia.

Baca Juga  Srikandi Cinere Dukung Waras di Depok

Publik harus tetap mengawal proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. Karena, menurut Muradi, jika publik tak mengawal kasus tersebut ada kemungkinan “masuk angin” atau upaya meringankan hukuman yang diterima Ferdy Sambo. Pengawasan publik diperlukan, agar proses hukum tetap berada di jalur yang benar.  “Saya tangkap akan ada proses hukum yang jauh lebih efektif dan komperhensif, tapi syaratnya tadi, publik itu harus ngawal, kalau enggak ini masuk angin,” kata Muradi.

Pernyataan Muradi bukan tanpa alasan, menurut dia, Ferdy Sambo masih melakukan upaya perlawanan jika dilihat dari pengakuan saat rekonstruksi pembunuhan berlangsung. Ferdy Sambo mengaku tak menembak Brigadir J, padahal Bharada E (Richard Eliezer) memberikan pengakuan sebaliknya. “Kalau saya melihat masih ada upaya perlawanan (dari Ferdy Sambo) untuk mengatakan ‘saya tidak melakukan (penembakan) itu’,” papar Muradi.

Selain itu, Muradi menyoroti dugaan kasus kekerasan seksual yang kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum. Kasus kekerasan seksual ini memiliki potensi besar agar para penegak hukum merasa iba terhadap Ferdy Sambo.

Baca Juga  Hasil Sidang Isbat: Lebaran Senin, 2 Mei 2022

“Masuk anginnya begini, banyak dari orang, ada dari sekian puluh orang, ada yang bersimpati dan sebagainya, soal diperkosa, dilecehkan segala macam,” kata Muradi. “Itu beberapa orang mulai gentar, “jangan-jangan betul? (terjadi kekerasan seksual)” saya rasa ini perlu pembuktian,” sambung Muradi.

Itulah sebabnya, pembuktian terkait dengan kasus pelecehan seksual benar-benar harus dituntaskan. Selain itu pengecekan ulang menggunakan lie detector pernyataan Ferdy Sambo dan saksi pelaku lainnya juga menjadi tambahan untuk memperkuat bukti di persidangan.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima banding yang telah diajukan tersangka Ferdy Sambo. Dengan begitu, banding Ferdy Sambo atas tidak terimanya dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akan digelar Minggu depan.

Sidang banding yang diajukan tersangka Ferdy Sambo juga telah disahkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. “Sidang banding yang diajukan Ferdy Sambo akan digelar Minggu depan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Praseryo di Mabes Polri, Kamis (15/9).

Sidang banding yang diajukan eks Kadiv Propam Polri itu, rencananya akan dipimpin langsung oleh anggota Tim Khusus buatan Kapolri atau Irwasum Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agung Budi Maryoto yang merupakan ketua Timsus.

Baca Juga  3 Negara Ini Siap Sebar Vaksin Covid-19 

“Sidang banding rencananya (dipimpin) oleh Timsus. Jadwalnya nanti akan disampaikan ya,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).

Seperti diketahui, Polri telah melakukan sidang etik terhadap sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat skenario Ferdy Sambo dalam merekayasa kasus Brigadir Joshua.

Dalam sidang etik ini, sebanyak 9 personel Polri mendapatkan sanksi beragam, mulai dari demosi, penempatan khusus hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dari sembilan orang tersebut, beberapa orang yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), di antaranya Irjen Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Jerry Raymond Siagian.

Adapun Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo, Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta, 8 Juli 2022. Brigadir J tewas ditembak oleh Bharada E atau Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Polri telah menetapkan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Putri Candrawathi, serta Bripka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J.

Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati.(kom/JPC)