dinas satu pintu
Pelayanan di DPMPTSP Kota Depok. GERARD SOEHARLY/RADAR DEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, DEPOKKetidakterbukaan informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, disorot. Musabnya, begotu sukar memperoleh info data soal jumlah bangunan tak berizi di Kota Belimbing.

Saat dikonfirmasi Radar Depok, Kepala DPMPTSP Kota Depok, Mangnguluang Mansur mengatakan, pihaknya belum mengantongi data terkait bangunan di Kota Depok yang belum mengantongi izin.

Padahal, sudah seharusnya pimpinan pada dinas tersebut mengantongi informasi yang lumrah dipertanyakan.

“Kita belum punya data keseluruhan bangunan di Kota Depok yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” kata dia.

Saat diminta Radar Depok, Kepala Bidang (kabid) Pengawasan pada DPMPTSP Kota Depok, Suryana menjelaskan, untuk mendapati data tersebut harus melakukan prosedur surat-menyurat terlebih dulu meskipun, demi sebuah pemberitaan.

Baca Juga  Kecamatan Beji Kejar Rp38 Miliar

Jika dibandingkan dengan dinas lain, prosedur tersebut tidak berlaku. Mengingat, kepentingannya untuk sebuah pemberitaan yang akan dikonsumsi publik.

Pengamat komunikasi atau komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing membeberkan, ada dua jenis sifat informasi yakni rahasia dan publik.

“Menurut saya, informasi terkait bangunan tanpa IMB di Kota Depok adalah sebuah informasi yang bersifat publik dan bukan rahasia,” ungkapnya kepada Radar Depok, Kamis (15/9).

Apalagi, kata Emrus, data atau informasi tersebut akan digunakan untuk sebuah pemberitaan oleh wartawan. Seharusnya, dinas itu merepson secara cepat sehingga, informasinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Jadi kalau sudah menjadi sebuah pemberitaan, tentu masyarakat akan merespon. Justru bagus kalau diberitakan kan masyarakat juga dapat membantu mengontrol bangunan disekitarnya yang belum memiliki IMB misalnya,” jabarnya.

Baca Juga  Sekda Depok Pria atau Perempuan?

Lebih lanjut, dia meminta, Walikota Depok Mohammad Idris untuk memberikan teguran terhadap Kepala DPMPTSP Kota Depok dan pejabat terkait yang telah menghambat kinerja awak media dalam melakukan peliputan.

“Bila perlu pindahkan pejabat tersebut ke tempat yang tidak bersentuhan dengan pelayanan publik,” tegas Emrus. (rd/ger)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Junior Williandro