Vaksin Meningitis Langka hingga Oktober
ILUSTRASI: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. FOTO: MEDIA CENTER HAJI 2022
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, JAKARTA — Calon jemaah umrah harus lebih sabar menghadapi kelangkaan vaksin meningitis. Diperkirakan, kelangkaan vaksin itu selesai pada Oktober mendatang.

Pemerintah ditengarai tidak mengantisipasi lonjakan keberangkatan jemaah umrah setelah diberlakukan pelonggaran oleh pemerintah Arab Saudi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nadia Tarmidzi mengatakan, saat ini di beberapa daerah masih tersedia stok vaksin meningitis.

“Akhir September rencananya sudah tersedia (lebih banyak, Red),” kata Nadia kemarin (21/9).

Namun, Nadia tidak bisa menjelaskan secara detail soal penyediaan vaksin meningitis tersebut. Dia juga tidak menjawab saat ditanya penyebab kelangkaan vaksin meningitis. Nadia mengatakan, teknis pengadaan vaksin meningitis menjadi urusan PT Biofarma.

Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengatakan, boleh saja Kemenkes mengklaim vaksin meningitis datang akhir September ini.

Tetapi, di lapangan butuh proses distribusi dan lainnya. Dia memperkirakan, persoalan kelangkaan vaksin meningitis baru bisa terselesaikan Oktober mendatang.

“Selama September sampai Oktober ini, kami kan tidak bisa menahan orang untuk tidak umrah dulu,” katanya.

Wawan menyayangkan pemerintah yang tidak melakukan antisipasi sejak awal. Akibatnya, sampai terjadi kelangkaan vaksin meningitis.

Dia mengungkapkan, setelah musim haji 2022 lalu, minat umrah masyarakat cukup tinggi. Dalam dua bulan terakhir, ada lebih dari 200 ribu jemaah umrah yang sudah diterbangkan.

Wawan juga menyampaikan, ada ketentuan bahwa jarak antara suntik vaksin meningitis dan keberangkatan adalah 14 hari. Jadi ketika vaksin meningitis itu disuntikkan pada awal Oktober, jemaah baru bisa terbang pada pertengahan Oktober.

Dia mengusulkan supaya penyediaan vaksin meningitis tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, juga melibatkan swasta, termasuk travel umrah. (jpc/rd)