IlUSTRASI
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Kritikan Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbuntut panjang. Saat itu, Hasto mempertanyakan prestasi kepala daerah yang dipimpin PKS seperti di Kota Depok. Tidak lama berselang, kritikan itu mendapatkan respon dari Wailkota Depok, Mohammad Idris secara langsung.

Mohammad Idris mengingatkan, publik figur seperti Hasto Kristiyanto harus barhati-hati dalam memberikan pernyataan. Karena hal tersebut dapat menjadi boomerang bagi diri sendiri.  “Misalnya kan kemarin ada kasus kenaikan BBM, kami sebagai pemerintah ekskutif di wilayah Depok ini, jadi tentunya menerima segala kebijakan pemerintah karena kami adalah bagian dari pemerintah itu sendiri, ya kami jadi mengikuti arahan dan kebijakan,” ungkapnya dalam konfrensi pers di Alun-alun Kota Depok, Senin (19/9).

Bagi Idris, isu penolakan kenaikan BBM yang dilakukna fraksi PKS di DPR RI menjadi bagian demokrasi yang kerap terjadi misalnya saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jangan dikaitkan dengan kondisi pemerintahan daerah “Karena kami harus menerima kebijakan ini yang kebetulan kebijakan dari pemerintah ini dipimpin oleh Pak Jokowi yang kebetulan Pak Jokowi berasal dari Partai PDIP, jadi gak usah baperan. Biasa saja gitu menurut saya ketika ada orang yang mengkritik atau menolak kebijakan, begitu sih komentar saya,” jelasnya.

Menurut dia, tidak etis jika isu politik dibenturkan dengan kinerja eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah. Sebab, jika isu tersebut terus digoreng maka, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. “Contoh permasalahannya gini, kita Pemerintah Kota Depok telah menyediakan namanya dana aspirasi dewan atau pokir. Nah ini kita berikan tidak kurang untuk mereka merawat konstituen mereka. Itu tidak kurang per anggota Rp3 miliar,” tutur Idris.

Mau Idris, jika Hasto menilai ada yang tidak benar dari Kota Depok maka, menggunakan jalur demokrasi misalnya, melakukan peneguran lewat Kemendagri atau Gubernur Jawa Barat. “Kalau kritik segala macam kan ada salurannya, legislatif bisa disampaikan bisa panggil eksekutifnya dalam hal ini kementerian dalam negeri, ketika ada sesuatu hal yang tidak pas Kemendagri bisa memanggil kami,” terangnya.

Dia membantah, sejumlah isu miring yang dikaitkan antara PKS dengan keberhasilan Pemkot Depok.  “Kita tentunya pemerintah, walikota mengevaluasi yang gak benarnya dimana, tapi kan buktinya tidak begitu,” ucap Idris.

Baca Juga  Lubang Jalan Raya Muchtar Berbahaya

Selanjutnya, Idris menyoroti pernyatan Hasto yang menyebutkan PKS telah puluhan tahun memimpin Kota Depok. Padahal, baru 16 tahun saja. Puluhan tahun itu artinya berpuluh-puluh tahun memimpin Depok. “Kalau dikaitkan dengan kepemimpinan kader PKS kan sejak 2006, 2006 ada kekacauan sedikit jadi realisasinya 2007, sampai 2022 berarti baru 16 tahun, itu bukan puluhan tahun,” ungkapnya.

Bahkan, beber dia, prestasi Kota Depok dapat terlihat nyata dari pembangunan fisik yang perlahan-lahan telah berkembang dan merata ke penghujung kota tersebut.

“Ada alun-alun,  GOR, jadi tidak melulu Margonda, lapangan PSP lagi dibangun, Lapangan Godam, Lapangan Jembatan Serong dan pusaka di duser, itu dalam rangka pemerataan pembangunan,” tegas Idris.

Kemudian, Idris bilang, IPM Kota Depok selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sampai Tahun 2022. Bahkan, meraih peringkat ketiga di Jawa Barat.

Menimpali hal ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman mempertanyakan, kapasitas Walikota Depok Mohammad Idris dalam merespon kritikan yang ditujukan Hasto kepada PKS yang gencar melakukan aski penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Harusnya yang ngomong itu Ketua DPD PKS Depok atau Ketua fraksi PKS bukan Walikota, kenapa Walikota yang tersinggung,” kata dia di Kantor Redaksi Harian Radar Depok, Senin (19/9)

Sebagai Walikota Depok, menurut Ikra, Idris tidak pantas dalam menanggapi pernyataan Hasto sebab, sarat akan kepentingan politik. karena, kata dia, sindrian Hasto sudah jelas tertuju kepada PKS bukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Jangan asal menanggapi, Pak Idris itu bilang jangan baper seolah-olah Pak Hasto itu menyindir kepala daerah di Kota Depok, pertanyaan saya pak Idris ngomong dikonfresi pers itu sebagai apa, sebagai Walikota kan,” tuturnya.

Ikra menggambarkan, sindrian Hasto kepada PKS yang menolak kenaikan harga BBM itu sebagai gambaran bahwa partai berlambang bulan sabit kembar itu tidak berhasil memimpin sebuah kota apalagi, memimpin sebuah negara. Dia mempertanyakan kembali sikap Walikota Depok yang justru termakan pernyataannya pernah terlontar.

Baca Juga  IEA Kota Depok, Siap Membantu Masyarakat

“Yang Baper itu siapa? yang Pak Hasto kritik bukan kinerja pemerintahan, bukan mengkritik dinas atau Walikota atau segala macem, ini yang dia kritik PKS,” tegasnya.

Atas hal tersebut, dia meragukan sikap PKS yang menolak adanya kenaikan harga BBM. Menurut Ikra, sikap itu bersifat opurtunis politik yang sengaja dimanfaatkan PKS disaat kondisi negara sedang tidak baik-baik saja.

“Apakah itu sebuah sikap tulus dalam membela rakyat kecil atau PKS sedang melakukan opurtunisme politik yang memanfaatkan momen dimana negara ada persoalan bukannya menjadi bagian dari solusi tetapi digunakan untuk opurtunisme politik,” beber Ikra.

Dalam kritikan yang ditujukan ke PKS, sebut Ikra, Hasto tengah membandingkan prestasi sejumlah kota yang dipimpin PDIP dan berhasil menuai prestasi. Sementara, tidak begitu dengan PKS.

“Contohnya, kepala daerah Banyuwangi bagaimana prestasinya dalam delapan tahun memimpin, bagaimana dalam delapan tahun dia dapat mennignkatkan pendapatan warganya per kapita Rp20 juta menjadi Rp46-48 juta per tahun. Demikian juga Kota Semarang menjadi salah satu kota terbersih se Asia Tenggara dan menjadi tujuan wisata,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, perbandingan antara Kota Depok yang dpimpin PKS dengan Kota Solo yang dipimpin PDIP tidak sebanding. Pasalnya, Kota Depok sebagai kota penyangga ibukota yang kental akan budaya migrasi sehingga, berdampak pada presentase kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Gambarannya begini, jika ada 100 orang dan 50 nya orang miskin maka, orang miskinnya 50 persen. Kemudian, datang 100 orang lagi yang tidak miskin maka, persentase angka kemiskinannya akan berubah menjadi 25 persen padahal, warga miskinnya tidak berkurang,” kata dia menjabarkan.

Terkait IPM, beber dia, banyak warga Jakarta atau sekitar yang memiliki pendidikan tinggi dan penghasilan yang memadai kemudian, berpindah ke Kota Depok. Selanjutnya, hal itu tidak tepat disampaikan sebagai keberhasilan pemerintah setempat.

“Karena Kota Depok yang menjadi penyangga ibu kota atau sub urbannya DKI Jakarta  itu setiap tahun pertumbuhananya penduduknya sekitar 3-4 persen sebagain orang yang pindah ke Depok memiliki penghasilan UMR hingga ratusan juta. Sehingga, perpindahan itu berpengaruh terhadap menurunnya persentase angka kemiskinan walaupun belum tentu warga miskin nya berkurang,” papar Ikra.

Baca Juga  Komplek Pasar Baru jadi Kawasan Cagar Budaya : Batu Penggilingan dan Prasasti Padrao Ditetapkan Sebagai Benda Cagar Budaya

Ikra membeberkan, berdasarkan sebuah survei yang dilakukan lembaga profesional dan independen Kota Depok berada dalam 10 terendah kota tidak layak dihuni di Indonesia. Sementara, Kota Solo berada diperingkat nomor 1 kota paliang layak dihuni. Padahal, indikator yanmg mereka pakai bersifat normatif seperti infrastuktur, transportasi, sanitasi sampai ke persoalan sampah.

“Indikatornya yang diteliti adalah hal-hal yang wajib dilakukakan oleh pemerintah kota/kabupaten sepeti infrastuktur, transportasi, sampah, dan sanitasi. Nah untuk menjawab perdebatan ini ya gunakan itu,” tandas pria yang juga menjabat Anggota Komisi D DPRD Depok ini.(ger/rd)

Tentang Kisruh PDIP dan PKS :

Pemicu :

  • Kenaikan harga BBM

Saling Sindir :

  • PKS Menolak kenaikan BBM saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I, Selasa (6/9).
  • Aksi walk out PKS atas kenaikan BBM
  • PDIP sindir soal kepala daerah berprestasi
  • PDIP minta dukungan parpol untuk pemerintah

Argumen PDIP :

– Angka kemiskinan dan IPM tidak dapat menjadi perbandingan Depok dan Solo karena, Depok kota yang terjadi imigrasi

– Alat ukur Depok dengan Solo melalui sebuah survei yang dilakukan lembaga independen dan profesional

– Depok terendah kota layak dihuni, Solo tertinggi kota layak dihuni

– Indikatornya yang diteliti adalah hal-hal yang wajib dilakukakan oleh pemerintah kota/kabupaten sepeti infrastuktur , transportasi, sampah, dan sanitasi

– PDIP meragukan sikap PKS dalam menolak kenaikan harga BBM

– Sikap PKS diduga opurtunisme politik

Argumen PKS :

– IPM Kota Depok selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sampai Tahun 2022

– Penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukna fraksi PKS di DPR RI menjadi bagian demokrasi

– Tidak etis jika isu politik dibenturkan dengan kinerja eksekutif

– Publik fiigur seperti Hasto Kristiyanto harus barhati-hati dalam memberikan pernyataan

– Sejumlah isu miring yang dikaitkan antara PKS dengan keberhasilan Pemkot Depok

– Prestasi di Depok terlihat dari pembangunan fisik seperti alun-alun,  GOR, jadi tidak melulu Margonda, lapangan PSP lagi dibangun, Lapangan Godam, Lapangan Jembatan Serong dan pusaka di duser, itu dalam rangka pemerataan pembangunan

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Fahmi Akbar