SAH : Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (kiri) bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto (kanan) setujui Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. ISTIMEWA 
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (30/9/22).

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan perhitungan pendapatan dan pengalokasian belanja merujuk pada PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan prioritas.

“Antara lain, ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan RPJMD,” ujarnya.

APBD perubahan dirancang selain untuk relokasi pendapatan belanja yang belum terakomodir pada APBD murni, juga dalam rangka memenuhi kebijakan ekonomi makro dan mikro serta pemenuhan standar layanan minimal sesuai Permendagri 59 tahun 2021, untuk kepentingan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kependudukan, sosial dan trantibumlinmas.

Baca Juga  Lomate 2022 dari SMKN 2 Depok, Diikuti 58 Tim

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerangkan, APBD perubahan tahun 2022 menitikberatkan pada mandatory spending yang terukur pada situasional seperti pemulihan ekonomi, penguatan jejaring sosial dan yang terbaru yaitu alokasi belanja wajib untuk meredam dampak kenaikan inflasi.

“Konsep utama Rancangan APBD perubahan 2022 adalah untuk mendukung perekonomian masyarakat agar dapat tumbuh lebih cepat dan dinamis setelah dua tahun terdampak Covid-19,” bebernya.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menambahkan, beberapa poin yang tertuang dalam dokumen APBD perubahan tahun 2022, antara lain terdapat kegiatan yang bersumber dari penerimaan dana transfer, seperti dana alokasi umum, dan dana bagi hasil baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Baca Juga  PMI Depok Targetkan Bulan Dana Rp2 Miliar Sampai Gandeng Artis

“Kemudian penganggaran gaji dan tunjangan PPPK, perubahan pada belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, serta perubahan belanja bantuan keuangan kepada desa atau Samisade,” terang Rudy Susmanto.

Perlu diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 yakni, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 8 Triliun 736 Miliar Rupiah, Belanja Daerah ditargetkan sebesar 9 Triliun 970 Miliar Rupiah, dan Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar 684 Miliar Rupiah.

Hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, jajaran Pemdakab Bogor, direksi BUMD dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, beserta para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat.(rd)

Baca Juga  Vietnam vs Indonesia : Manfaatkan Bola Mati

Editor : Fahmi Akbar