metro
MANGKRAK : Penampakan pembangunan Metro Stater pada lahan eks terminal terpadu di Jalan Margonda, Kecamatan Pancoranmas yang masih belum ada kejelasannya, Senin (21/11). GERARD SOEHARLY/RADAR DEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, DEPOK Sempat mandek gegara adanya pandemi Covid-19. Pembangunan Metro Stater yang digarap PT Andyka Investa di lahan eks terminal terpadu Kota Depok direncanakan berlanjut pada awal Tahun 2023.

Juru Bicara PT Andyka Investa, Muttaqin mengatakan, pembangunan Metro Starter sejauh ini sudah mencapai 20 persen. Namun, pembangunannya sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19 yamg membuat proyek itu ikutan mandek.

“Kita sudah melakukan bored pile atau sekitar 20 persen, bored pile itu tiang pancang. Dengan metode bored pile akan menguruangi polusi suara dan kebisingan,” ungkapnya kepada Radar Depok, Selasa (22/11).

Saat pandemi, jelas Muttaqin, sejumlah pembangunan terpaksa berhenti karena adanya pembatasan sosial. Termaksud, pembangunan Metro Starter tersebut.

Akibatnya, tutur dia, penjualan unit Metro Starter juga sempat terhenti karena berkurang minat dari calon pembeli. Kaitannya, pembangunan itu mengandalkan penjualan unit ruko atau apartemen sebagai salah satu sumber pendanaan.

“Kemudian, para pemegang saham juga mengalami masalah pada usahanya, karena kan pembiayaan ini dari subsidi para pemegang saham dan pengusaha-pengusaha lain. Sebagaian besar pemegang saham itu usahanya mal dan ketika mal berhenti juga, jadi sumber pendanaannya juga berhenti,” paparnya.

Bahkan, ungkap dia, instansi perbankan juga membatasi diri. Sehingga, pihaknya mengalami kesulitan pendanaan saat pandemi Covid-19 masih mengganas.

Meski begitu, beber Muttaqin, pihaknya tengah mempersiapkan kelanjutan pembangunan Metro Starter. Jika tidak ada kendala, pembangunan itu direncanakan berlanjut pada Januari 2023.

Baca Juga  SMP Terbuka 3 Depok Jadi Jawara Lomojari

“Baru dalam perencanaan melanjutkan dan mempersiapkan. Karena memang harus dikejar waktu juga ya, terus direncanakan apa yang mau didahulukan, harus dari ulang lagi, dan nilainya juga berubah lagi,” ujarnya.

Menurut dia, situasi perekonomian saat ini mulai membaik. Sebab itu, pihaknya optimis untuk melanjutkan pembangunan Metro Starter.

“Kan sekarang mal sudah mulai ramai dan direksi juga sudah mulai siap-siap untuk melanjutkan. Dengan menggeliatnya ekonomi mudah-mudahan pendanaannya dapat bergulir intinya,” jelas Muttaqin.

Mantan anggota DPRD Kota Depok membeberkan, Metro Starter akan menggunakan konsep Kawasan Berorientasi Transit (TOD) yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari pusat dan Kota Depok.

Bahkan, Kota Depok itu telah masuk dalamn rencana induk transportasi Jabodetabek yang memasukan Depok sebagai kawasan TOD. Sejauh ini, kata dia, sudah ada TOD di Kota Depok yakni Pondok Cina, Depok Baru dan Cinere.

“Nah untuk membangun itu pemerintah bekerja sama dengan swasta, kemudian pemerintah melelang dan kemudian yang menang adalah PT Andyka,” urai Muttaqin.

30 Tahun usai dibangun, kata Muttaqin, Metro Starter akan diserahkan kepada Pemkot Depok. Karena itu, pihaknya akan berfokus pada pembangunan terminal terlebih dulu.

“Kalau dengan Pemkot sebenernya, intinya kita bikinin terminal selebihnya setelah 30 tahun diserahkan, yang terpenting terminalnya dulu kita kejar,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan, lahan eks terminal terpadu Kota Depok itu akan dibangun Metro Starter yakni perpaduan antara apartement, pusat perbelanjaan, stasiun dan terminal dalam satu kawasan.

Baca Juga  Kisah Yuliawati, Pelaku Usaha dari Limo, Kota Depok (3) Kelola Bank Sampah Sendiri, Keuntungan Rp3 Juta Sebulan

“Pembangunan Metro Stater, Stater berarti stasiun dan terminal. Memang sebenarnya adalah kebijakan yang sudah lama dikondisikan oleh pemerintah daerah dan pengembang. Namun sampai sekarang belum terealisasi,” terangnya.

Menurut dia, Pemkot Depok harus dan pengembang harus serius dalam pembangunan tersebut. Sehingga, manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat Kota Depok.

“Saya pikir memang Pemkot Depok harus bisa menyikapi secara komplit kepada pengembang, lebih serius berkaitan dengan kesiapan pengembang untuk membangun Metro Starter yang rencana mau dibangun apartement dulu memang pernah disosialisasikan,” jelas Nasir.

Sejauh ini, kata Nasir, progres pembangunan Metro Starter itu belum terlihat. Meskipun, pembangunannya sudah sejak lama dicanangkan. Padahal, jajaran Komisi B DPRD Kota Depok sudah pernah berkunjung ke lokasi tersebut.

“Komisi B juga pernah berkunjung ke kantor Metro Starter dan sampai sekarang tidak ada pergerakan pembangunan. Sehingga, kami sebagai masyarakat mendorong pemerintah untuk bisa bersikap lebih serius dengan pembangunan Metro Starter yang ada di Jalan Margonda,” tuturnya.

Setahu dia, pembebasan lahan untuk pembangunan Metro Starter sudah berlangsung sejak lama. Seingat dia, pembebasan itu sudah berlangsung sejak awal dia menduduki bangku wakil rakyat di kota kembang sekitar Tahun 2014.

“Permasalahannya, karena ini memang program yang sudah cukup lama berlangsung dari pembebasan, jadi sejak saya sebagai anggota dewan itu sudah mulai proses pembebasan lahan di tahun 2014,” beber Nasir.

Baca Juga  Ketua TP PKK Kota Depok Sambangi 11 Kecamatan : Pantau Pelaksanaan Vaksinasi, Bangga Target Pemerintah Tercapai

Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Depok itu menerangkan, nantinya masyarakat Kota Depok yang hendak menggunakan commuter line tidak perlu keluar area tersebut untuk naik kendaraan umum lainnya. Pasalnya, area itu terintegrasi dengan apartment, pusat perbelanjaan sekaligus terminal.

“Kemudian kasus itu sudah ada, kemudian bisa tuntas terselesaikan wilayah yang memang menjadi ranah pengembang untuk dibangun Metro Starter. Jadi ada pertokoan, apartemen dan juga ada terminal sehingga warga yang rencananya turun menggunakan commuter line tidak lagi harus keluar stasiun bisa langsung underpass masuk ke terminal seperti itu,” papar Nasir.

Menurutnya, perputaran Angkutan Kota (Angkot) yang melintas pada di Kota Depok akan mampir pada area tersebut. Konsep pembangunannya, kata dia, hampir mirip dengan terminal di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

“Dan angkot-angkot yang melintas Margonda pun bersifat memutar atau keliling seperti terminal Blok M, Jakarta Selatan,” tutur Nasir.

Nasir menegaskan, Pemkot Depok harus mengambil sikap tegas terhadap pengembang yang diduga telah melewati masih tenggang kontrak yang sudah ditetapkan.

“Setiap kontrak kerja itu ada masa tenggang dan sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada pengembang ketika tidak membangun sesuai dengan tahapan yang disepakati tentunya, pemerintah selain itu juga harus bersikap serius bisa memanggil pengembang untuk diminta pertanggung jawabnya,” pintanya. (rd/ger)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Junior Williandro