SEPAKAT : Sejumlah 310 siswa SDN Pocin 1 belajar tanpa guru, para wali murid tandatangani banner bentuk kekecewaannya kepada Pemkot Depok di Jalan Stasiun Pondok Cina, Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok pada Senin (14/11). ASHLEY/RADAR DEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM Legislatif dan eksekutif sudah saatnya mencari win-win solution demi hak pendidikan 362 siswa di SDN Pondok Cina (Pocin) 1, Kota Depok. Jangan sampai kejadian ratusan siswa tidak mendapat mengenyam pendidikan kembali terjadi, Senin (14/11). Akibat kejadian itu, orang tua murid mesti turun tangan melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Kordinator wali murid SDN Pondok Cina 1, Ecy Tuasikal mengatakan, tengah berkoordinasi dengan pihak BEM UI untuk meminta mahasiswa fakultas keguruan menjadi relawan sebagai pengajar di SDN Pondok Cina 1.  “Kepala sekolar menelpon saya Jumat (11/11) malam sekitar pukul 19:00 abis rapat DPRD bahwa anak-anak akan sekolah Senin (14/11). Tapi, kejadiannya hari ini berbeda. Para guru tidak datang mengajar, malah disuruh ke SDN 5,” ujar Ecy kepada Harian Radar Depok, Senin (14/11).

Merasa kecewa, para orang tua pun menandatangani banner berukuran sekitar 1×4 meter dengan keterangan ‘Menolak Sekolah Numpang’. Aksi itu sebagai bentuk aspirasi mereka terhadap kebijakan dari pemerintah yang dinilai sepihak.

Salah satu wali murid Kelas III SDN Pondok Cina 1, Roro mengungkapkan, tak mau anaknya dipindahkan ke SDN Pocin 5 dan SDN Pocin 3, sebelum pemerintah menyediakan bangunan dan fasilitas sendiri untuk SDN Pocin 1. Bukan tanpa sebab, dia mengaku takut sang anak akan dirundung karena dianggap menumpang.

“Aduh aku tuh ingin anak-anak dapat haknya, anak-anak belum ke sana saja sudah dibully cuma numpang lah sekolahnya jelek. Oh tidak, anak aku gak cuma mau sehat secara fisik tapi pskologisnya juga,” tegas Roro.

Sementara, Pemerhati Anak Kota Depok, Jeanne Noveline Tedja menjelaskan, pemerintah kota (Pemkot) mesti mengembalikan KBM seperti semula dan ada gurunya. Yang pasti pemkot tidak bisa seenaknya tiba-tiba menelantarkan siswa SDN Pondok Cina 1 tersebut. Sepekan tidak cukup. Apalagi ini belum tahun ajaran baru. Kalau ingin merger siswa SDN 1 dengan SDN 5, tunggu tahun ajaran baru.  Dan harus disediakan dulu bangunan kelasnya, sehingga anaka-anak terjamin hak pendidikannya terpenuhi.

“Mau bangun masjid, bagus, tapi tidak lantas mengabaikan pemenuhan hak pendidikan siswa SDN Pocin 1. Ini bentuk pelanggaran hak anak. Pemkot harus punya perencanaan yang baik. Tidak bisa merger sekolah hanya dengan pemberitahuan sepekan sebelumnya,” tegas Nane –sapaan akrab  Jeanne Noveline Tedja-.

Baca Juga  ASN Depok Pelopor Buat KTP Digital, Begini Caranya 

Ketua Komisi D DPRD Depok, Supriatni yang datang ke SDN Pocin 1 mengatakan, telah mengirimkan surat tuntutan yang sudah ditandatangani Ketua DPRD untuk Pemkot Depok hari ini. Pihaknya berjanji akan berada di garda terdepan dalam menyuaran hati nurani SDN Pocin 1.

“Isi tuntutannya, anak-anak  Senin ini melaksanakan KBM,  Pemkot Depok menunda pembangunan masjid raya sebelum merelokasikan siswa SDN Pocin 1 dengan bangunan sendiri dan membongkar trotoar yang menghalangi pintu masuk,” ujar Supriatni kepada Harian Radar Depok.

Lebih lanjut, beber Supriatni, akan menunggu balasan dari pemkot selama tiga hari setelah surat dikirim. Jika tidak ada jawaban, Komisi D pun akan mengadakan rapat Internal untuk langsung melakukan kordinasi ke Provinsi Jawa Barat (Jabar). “Jika tidak dihiraukan akan diinterpelasi. Tapi, kalau pemerintah ada itikad baik ya tidak jadi. Istilahnya itu sebagai ultimatum dari kami,” tegas Supriatni.

Anggota Komisi D DPRD Depok, Ikravany Hilman menilai, pemerintah kepala batu karena tidak mau berdialog dengan masyarakat, khususnya wali murid SDN Pocin 1. Padahal, pembangunan tersebut menggunakan dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov), bukan dari Pemkot.

“Pemkot wajib bicara dengan warga, mereka gak mau ngomong jadi bertindak seolah pemilik kontrakannya. Pemkot Cuma dikasih mandat untuk mengelola aset bukan pemilik aset. Mereka ngomong saja gak mau,” kata Ikra.

Selain tidak ada komunikasi, Ikra juga menyebut, pemerintah Depok hanya nafsu untuk membuat sesuatu berdasarkan ego mereka. “Sebenarnya banyak masjid di dalem. Jadi kenapa disini, itu karena ini etalase, biar keliatan. Gak ada tunjangan dibikinin bangunan baru, dipaksa pindah buat dijadikan masjid. Lalu diiming-imingi buat SMP Negeri,” ujarnya.

Perlu diketahui, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri juga turut melakukan inpeksi mendadak  (Sidak) ke SDN Pocin 1, Senin (14/11) pukul 07:12 WIB. Sidak ini digelar untuk memberikan dukungan kepada para orang tua murid terkait penolakan relokasi sekolah menjadi Masjid Raya oleh pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Pemerintah menyarankan dengan surat harus belajar di rumah. Kalau orang tuanya gapunya internet, kuota belajarnya bagaimana. Maksud saya pemerintah ini harus cerdas, masa tidak cerdas sih ini kan menyangkut siswa, pendidikan,” kata Tajudin kepada Harian Radar Depok.

Baca Juga  Diduga Polisi Tembak Keluarga, Lalu Bunuh Diri

Terdapat 310 siswa dari total 363 siswa di SDN Pocin 1 yang hadir untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini sesuai dengan instruksi dewan DPRD di sidang Paripurna pada Jumat (11/11).

Memang, dalam sidang tersebut DPRD telah melakukan resolusi dengan memerintahkan Disdik Depok untuk memasukkan gurunya di SDN Pocin 1. Kendati demikian, tak ada satu pun guru maupun kepala sekolah yang datang. “Harapan saya pemerintah kota bisa mengambil langkah cepat memikirkan nasib anak-anak,” ungkap Tajudin.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna meminta, polemik yang terjadi di SDN Pondok Cina 1 untuk tidak dipolitisasi. Menurutnya, ada tiga poin penting yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut. “Tidak menjadikan wali murid terlibat dalam politik praktis, apalagi anak didik, pelajar,” tuturnya.

Politisi PKS Kota Depok itu berpendapat, murid maupun orangtua pada sekolah tersebut harus nyaman dan terlindungi dari hingar bingar politik yang dapat menyebabkan terganggu akibat politisasi. “Ada tiga poin yang menjadi perhatian Fraksi PKS terhadap kasus yang menyedot perhatian ini,” tuturnya.

Pertama, dia meminta, semua pihak yang terlibat dalam polemik itu untuk bersama mencari jalan keluar. Sehingga, kegiatan belajar siswa SDN Pondok Cina 1 tidak terganggu dan pembangunan Masjid Raya dapat berjalan dengan lancar. “Sama-sama mencari jalan keluar dari persoalan ini,” ujar Ade.

Menurut Ade, pemindahan atau relokasi SDN Pondok Cina 1 itu sebagai wujud nyata kepedulian Pemkot Depok terhadap keamanan dan kenyamanan siswa pada sekolah tersebut. “Seperti kecelakaan, bising, polusi, penjualan narkoba, dan gangguan keamanan lain karena posisi sekolah yang terlalu dekat dengan jalan besar,” terangnya.

Terakhir, kata dia, relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan Pemkot Depok untuk pembangunan Masjid Raya itu tidak menelantarkan anak didik yang menimba ilmu pada sekolah tersebut. “Justru mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan memberikan solusi bagi persoalan keamanan dan kenyamanan anak didik,” ujar Ade

Menanggapi kisruh tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Wijayanto mengungkapkan, kompensasi dan pengalihan lahan SDN Pondok Cina 1 akan ada pembebasan lahan yang sudah dianggarkan di 2023. Tapi, tidak untuk SD melainkan SMP Negeri.

Baca Juga  7 Fakta dari Kembalinya Restoran Rindu Alam di Puncak, Bogor

“Dinas Pendidikan mengusulkan lahan yang dibebaskan ini untuk dibangun gedung SMP Negeri baru yang menampung anak-anak lulusan SD di wilayah Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kemirimuka,” kata Wijayanto dalam surat bernomor 421.2/12791/Bid.Pemb.SD/2022 tertanggal 19 Oktober 2022.

Wijayanto melanjutkan, dengan begitu SDN Pondok Cina 1 tidak akan ada lagi di Kota Depok atau  dihapus. SDN Pondok Cina 1 akan dilebur dengan sekolah lain yang berdekatan di kawasan Pondok Cina, yakni SDN Pondok Cina 3 dan 5. “Sementara siswa Kelas III, IV, dan V di SDN Pondok Cina 3 dan Kelas I, II, dan VI di SDN Pondok Cina 5,” kata Wijayanto.

Yang menjadi persoalan kini adalah jumlah siswa-siswi dan rombongan belajar (rombel) SDN Pondok Cina 1 lebih banyak hingga dua kali lipat dibanding sekolah tujuan merger. Sehingga Dinas Pendidikan akan melakukan kajian rencana peleburan sekolah dasar itu.

“Sedang kami rumuskan dimerger dengan tidak menambah ruang rombel. Kami mohon maaf dengan kondisi yang terjadi semua sudah dilakukan namun pasti setiap kegiatan ada dinamikanya,” tambahnya.

Jumlah siswa SDN Pondokcina 1 Depok tercatat 362 siswa, sementara SDN Pondokcina 3 ada 253 siswa dan SDN Pondokcina 5 ada 182 siswa.

Terkait tuntutan membongkar trotoar, Pemerintah Kota Depok menolak rekomendasi DPRD Depok yang didinilai telah menghalangi masuk ke SDN Pondok Cina 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan, revitalisasi trotoar bersamaan dengan rencana penggusuran sekolah untuk pembangunan masjid agung. Sudah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED). Citra tak menampik permukaan trotoar yang lebih tinggi sempat menghalangi akses masuk ke SDN Pondok Cina 1. Tapi, DPUPR telah membangun tangga sebagai akses menuju sekolah.  “Gambar desain kami sudah sesuai DED rencana masjid agung. Bahkan, akses sekolah sudah kami buat tangga,” kata Citra, Senin (14/11).

Tak hanya tangga, DPUPR juga telah membuat jalan menurun untuk kendaraan roda dua. Karena itu, menurut Citra, trotoar Jalan Margonda di depan SDN Pondok Cina 1 yang baru rampung direvitalisasi tak perlu dibongkar. “Untuk akses roda dua yang sudah kami buat, sebetulnya bisa juga buat motor lewat,” tandas Citra.(mg10/ger/rd)

Jurnalis : Ashley Angelina Kaesang, Gerard Soeharly

Editor : Fahmi Akbar