bpjs
GERARD SOEHARLY/RADAR DEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, DEPOK Sekitar 50.000 pekerja non formal belum mengantongi jaminan dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satunya, jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, Achiruddin menerangkan, berdasarkan data yang dikantongi pihaknya ada sekitar 75.000 pekerja non formal yang mencari nafkah ataupun tinggal di Depok.

“Kalau dipekerjaan non formal kita baru 21.000 orang sampai dengan beberapa hari yang lalu, masih ada sekitar 50.000 lagi yang belum terdaftar,” ungkapnya kepada Radar Depok, Kamis (24/11).

Menurutnya, program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan itu sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Depok. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari program tersebut.

“Jadi program BPJS Ketenagakerjaan sangat bagus, tapi kondisi di lapangan masih banyak yang warga atau pekerja yang belum paham,” terang Achiruddin.

Dengan begitu, kata Achiruddin, pekerja non formal marbot masjid, pedagang pasar, Ojek Online (Ojol) serta pekerja yang tidak memiliki upah tetap, dapat menikmati manfaat dari program tersebut.

Baca Juga  Sejarah Sawangan : Pernah Dimiliki Aristokrat VOC keturunan Belgia

“Disitu juga banyak pekerja rentan seperti marbot masjid, pedagang-pedagang pasar, dan masih banyak yang belum tercover,” ujarnya.

Selanjutnya, beber dia, DPRD Kota Depok berencana menganggarkan APBD untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non formal atau yang tidak memiliki upah tetap. “Dan kita coba masukan dalam Raperda, DPRD punya inisiasi untuk mengcover ini melakui APBD,” tutur Achruddin.

Sejauh ini, sebut Achruddin, tidak ada kendala berarti yang dialamu pihaknya dalam menjalankan program tersebut. Hanya saja, banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Kesulitannya masih banyak yang belum paham, kalau mereka sudah paham dan tahu dari nilai iuran dan manfaatnya yang dia raih, Insya Allah mereka akan mendaftarkan diri, hanya itu saja yang belum sampai ke bawah,” ucapnya.

Baca Juga  Smart City Depok Diapresiasi Pusat

Dia mengungkapkan, demi mensosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya mengadakan program Perisai yang bekerja sama dengan agen untuk mengedukasi masyakat tentang manfaat program tersebut.

“Perisai ini merupakan program dari kantor pusat ya dari direksi kami, tujuannya, karena pegawai kami memliki keterbatasan juga dalam jumlah ya sedangkan yang dibutuhkan di lapangan itu jumlahnya sangat banyak,” jelas Achiruddin.

Data terkini, sebut Achiruddin, sekitar 120.000 warga Depok yang merupakan pekerja formal telah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Total sampai saat ini baru sekitar 120.000 orang untuk di 11 kecamatan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua FSPMI Kota Depok, Wido Pratikno mengatakan, pemerintah telah menunjukan keberpihakannya terhadap pekerja formal melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Meski begitu, pemerintah belum menunjukan keberpihakan kepada pekerja non formal.

Baca Juga  Sekda Cek Kandang, Hewan Kurban Depok Aman Konsumsi

“Kita berharap buruh di Depok juga informal dan formal jelas ada jaminannya, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua dan pensiun tapi yang informal itu belum ada jaminannya maka dari itu saya berharap ada porsi Kartu Depok Sejahtera (KDS) untuk kaum buruh, Pemkot Depok harus lihat bahwa buruh ini ada juga yang non formal,” paparnya.

Lewat KDS, ungkap Wido, setidaknya ada 80.000 pekerja informal yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dia berharap, Pemkot Depok dapat menutupi kekurangan itu lewat program KDS. “Jadi prinsipnya KDS untuk buruh harus ada porsinya, prinsipnya buruh itu tentang jaminan sosial, KDS itu jaminan sosial, maka dari itu seharusnya bisa memberikan porsi untuk kaum pekerja, kaum buruh yang ada di Kota Depok,” tutupnya. (rd/ger)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Junior Williandro