RADARDEPOK.COM – Dinilai perolehan pajak bumi dan bagunan (PBB) cenderung meningkat tiap tahunnya, membuat Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung belajar ke Kecamatan Limo.
Inisiatif jajaran DPRD Bangka Barat ke Depok itu guna membantu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dalam meningkatkan perolehan PBB pada 2023.
Ketua Komisi II DPRD Bangka Barat, Herwanto mengatakan, Kota Depok sebagai objek kunjungan kerja karena Kota Depok dinilai sukses mengelola sumber pendapatan dari sektor PBB, dalam kurun beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Bocah Perempuan Meninggal Tenggelam di Situ Pengasinan Depok, Ini Kronologisnya
"Kami mendapat banyak pencerahan dari para aparatur dan stakeholder di wilayah yang kami kunjungi. Ada beberapa tips meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar PBB," ujar Herwanto.
Anggota Komisi II DPRD Bangka Barat, Yuli Sandra menuturkan, pada prinsipnya pengembangan pendapatan PBB di Kabupaten Bangka Barat masih sangat berpotensi mengingat. Sehingga banyak yang belum dioptimalkan.
Memang ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan perolehan PBB. Salah satunya, prihal cakupan wilayah jangkauan yang begitu luas dan terpencar.
Baca Juga: Sekda Depok Ajak Pelajar Sadar Pajak
“Kami akan mencoba menggiatkan pembayaran PBB melalui sistem elektronik sebagaimana yang banyak dilakukan oleh wajib PBB di Kota Depok," jelas Yuli Sandra.
Anggota DPRD Bangka Barat, Liana Tirta Andalusia mengaku, banyak sekali ilmu yang di dapat dari kunjungan kerja ke Kecamatan Sukmajaya dan Limo, Kota Depok.
Pasti kunjungannya kali ini memiliki nilai manfaat sangat besar, dalam kerangka membantu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menggali potensi PBB.
Baca Juga: Kenaikan Cukai Rokok Solusi Tekan Stunting
“PBB sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Barat yang saat ini masih terbilang kecil, kisaran Rp60 hingga Rp70 miliar," beber dia.
Camat Limo, Sudadih mengatakan, sangat senang dapat berbagi ilmu terkait upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB.
Melalui aparatur di kelurahan dan para stakeholder non aparatur, senantiasa berupaya menggenjot perolehan PBB.
Artikel Terkait
Sukamaju Dapat 300 Bidang PTSL
OSIS MTs Irsyadul Athfal Cilodong Depok Periode 2023-2024 Resmi Dilantik
Katar Serua Depok Reshuffle Anggota
BPJS Ketenagakerjaan Depok dan Bhabinkamtibmas Kolaborasi Melindungi Pekerja
UI Luncurkan Dua Inovasi Penunjang Akademik