Kamis, 9 Februari 2023

No Debat, BPJS Syarat Urus SIM dan STNK

- Rabu, 30 Maret 2022 | 22:33 WIB
BUKA PELAYANAN :  Pejabat Kantah ATR/BPN Kota Depok bersama pegawai BPJS Kesehatan Cabang Depok, saat meresmikan layanan BPJS Kesehatan Mobile yang ada di Kantah ATR/BPN Kota Depok. INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK
BUKA PELAYANAN : Pejabat Kantah ATR/BPN Kota Depok bersama pegawai BPJS Kesehatan Cabang Depok, saat meresmikan layanan BPJS Kesehatan Mobile yang ada di Kantah ATR/BPN Kota Depok. INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kantor BPJS Kesehatan Cabang Depok berkomitmen untuk mendukung kelancaran program optimalisasi jaminan perlindungan kesehatan, yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.


Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Elisa Adam mengatakan, dengan adanya Inpres ini BPJS Kesehatan Cabang Depok, dapat berkolaborasi dengan instansi lain dalam menjaring peserta, salah satu contohnya adalah dengan Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Depok.


Kerjasama ini berupa penambahan syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan tanah, seperti AJB dan lainnya wajib menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan,” kata Elisa, Rabu (30/3).


Elisa mengungkapkan, saat ini pihaknya juga sedang menjajaki kolaboras yang sama dengan kepolisian, agar menambah syarat pengurusan pembuatan SIM ataupun STNK agar menunjukkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif. "Kami masih menjajaki teknisnya antara kantor pusat BPJS Kesehatan dengan Kepolisian," tuturnya.


Dia menjelaskan, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam melindungi masyarakat. Dalam Inpres tersebut setiap kementrian atau lembaga pemerintah diminta mensyaratkan bukti kepesertaan aktif Program JKN-KIS dalam pengurusan pelayanan publik.


Persyaratan tersebut merupakan upaya untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama yang sedang melakukan pengurusan pelayanan publik.


Instruksi Presiden ini memberikan gambaran bahwa dalam optimalisasi Program JKN-KIS terdapat banyak pihak yang terkait. Jadi bukan hanya BPJS Kesehatan, namun ada banyak pemangku kepentingan yang memiliki tupoksinya masing-masing,” ucapnya.


Dia mengaku optimis dengan adanya Inpres ini serta kerjasama yang terjalin dengan baik antar lembaga bisa mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat.


"Untuk itu, kolaborasi yang baik perlu terus dilakukan untuk mengoptimalkan langkah dalam mewujudkan Program JKN-KIS yang lebih baik. kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk sinergi yang baik merupakan kunci utama dalam menyukseskan Program JKN-KIS,” bebernya.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Depok Targetkan Penghargaan Kota Sehat Tertinggi

Rabu, 8 Februari 2023 | 19:09 WIB

Delapan Petugas Haji Depok Lolos Seleksi

Rabu, 8 Februari 2023 | 09:30 WIB

TP PKK Serua Jauara Lomba Vlog Tingkat Kota

Rabu, 8 Februari 2023 | 09:30 WIB

TP PKK Kelurahan Kukusan Perangi Stunting

Selasa, 7 Februari 2023 | 22:46 WIB

Serunya Virtual Natu – Run Universitas Indonesia

Selasa, 7 Februari 2023 | 20:31 WIB

Ini Upaya Kader Kukusan Depok Cegah Stunting

Selasa, 7 Februari 2023 | 19:22 WIB
X