IBU KOTA BARU : Kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (26/8). Daerah ini menjadi salah satu kandidat kuat Ibu Kota Negara Indonesia. FOTO : JAWA POS   JAKARTA - Dipilihnya Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta, bukan tanpa cerita, ada banyak hal yang menjadi pembahasan selama tiga tahun Pemerintah melakukan kajian soal wacana pemindahan ibu kota tersebut. Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Imron Bulkin mengatakan, ada berbagai alasan pemindahan ibu kota, salah satunya adalah menghindari risiko terjadinya bencana alam. “Alasan utama memang wilayah lain yang betul-betul yang bisa minim risiko bencana tidak ada kecuali Kalimantan. Nah itu yang kriteria pertama,” ujar Imron kepada JawaPos.com (Radar Depok Grup), Selasa (27/8). Imron mengatakan, sempat terjadi perdebatan dalam pemilihan ibu kota. Karena masing-masing tim telah melakukan kajian mengenai keungulan dan kekurangan dari Provinsi di Pulau Kalimantan. Tetapi, tentunya hasil akhir tetap berada di keputusan Presiden Jokowi. Sehingga, dipilihlah Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta. “Kerena kan melihat dari beberapa aspek, dan kita menyusun masing-masing kajian dengan ada kelemahan dan keunggulannya. Setelah itu, keunggulan dan kelemahannya diperinci dan disampaikan ke Presiden untuk ditentukan,” katanya. Imron berujar, ada usulan ibu kota dipilih di Kalimantan Tengah. Namun itu berdasarkan masukan dan kajian, tidak tepat sehingga urung dilakukan. Karena Kalimantan Tengah dekat dengan lahan gambut. Sehingga pemerintah meminimalisir menghindari lahan gambut karena takut akan adanya kebakaran hutan. “Salah satu contohnya kalau milih Kalteng, meskipun ada usulan bukan daerah gambut. Tapi lokasinya tetap dekat dengan lahan gambut. Itu riskan. Masa ibu kota dekat lahan gambut. Nanti kalau terjadi kebakaran asetnya bisa ikut (terbakar),” ungkapnya. (jwp/rd)   Editor : Pebri Mulya