RADARDEPOPK.COM, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Pemerintah indonesia siap untuk memfasilitasi proses Rekonsiliasi faksi-faksi yang ada dalam perjuangan pembebasan palestina.
Presiden mengingatkan bahwa kesatuan menjadi aspek terpenting dalam upaya bangsa indonesia merebut kemerdekaan.
“Oleh karena itu proses Rekonsiliasi perlu terus didorong dan indonesia siap memfasilitasi Rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di palestina,” ucap Jokowi dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri palestina Mohammad Shtayyeh, selepas pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10).
Presiden juga menegaskan kembali dukungan indonesia agar palestina diterima sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sikap tersebut, kata Kepala Negara, tidak lepas dari hubungan dekat RI-palestina. Terlebih palestina juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan indonesia.
“Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, dan tantangan lama yaitu penyelesaian masalah palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil,” tutur Jokowi.
presiden jokowi juga menyerukan agar mendorong dunia internasional terus mengalirkan dukungan terhadap perjuangan bangsa palestina.
Meski menjadi salah satu peserta Konferensi Asia-Afrika (KAA) Tahun 1955, palestina saat ini belum sepenuhnya merdeka, karena pendudukan Israel.
Secara bilateral, palestina terus berupaya menggalang pengakuan dari berbagai negara dan hingga 14 September 2015 tercatat 163 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui palestina sebagai negara.
indonesia cukup konsisten menyuarakan hak-hak rakyat palestina, termasuk mendorong berdirinya negara palestina di bawah prinsip two-state solution, termasuk dalam penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun KAA pada April 2015.
PM Shtayyeh tiba di Istana Bogor bersama delegasi terbatas sekira pukul 10.30 WIB dan disambut presiden jokowi beserta delegasi yang terdiri atas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jaelani. (jpc/rd)
