Babai Suhaemi : RUU Kesehatan Wajib Dikaji Ulang, Berikut Alasannya

RADARDEPOK.COM-Polemik RUU Kesehatan yang sedang dirancang oleh DPR RI bersama Pemerintah Pusat kian memanas, pasalnya tenaga kesehatan (nakes) mengancam jika RUU Kesehatan tersebut disahkan, akan ada mogok nasional. Hal tersebut akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masayarkat Indonesia.

Para nakes menolak RUU Kesehatan karena dianggap tidak memprioritaskan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. 

Setuju akan aspirasi para nakes, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB, Babai Suhaimi melihat apa yang disuarakan para nakes sangat logis dan baik. Untuk itu ia meminta kepada pemerintah pusat jangan tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU Kesehatan ini.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang, jangan terburu-buru mengesahkan undang undang kesehatan, bahaya kalau terburu burur sementara ada pihak yang dirugikan,” ungkap Babai saat dihubungi wartawan Radar Depok, Selasa (6/6).

Diketahui, salah satu penolakan para nakes terhadap RUU Kesehatan ini adalah adanya penghapusan wewenang rekomendasi izin praktek dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Hal tersebut Babai melihat, perlu adanya kebijakan yang seimbang dari pemerintah pusat. Karena menurut dia adanya IDI dapat mengontrol kompetensi dari pelaku kesehatan yang akan membuka peraktek.

“Selain memang perlu negara mempunyai lembaga sendiri untuk menangani itu, tetapi lembaga yang sudah terbentuk seperti IDI jangan dibubarkan karena ini penting juga sebagai control,” kata dia.

Baca Juga: Muncul ke Publik, Rebecca Klopper Sampaikan Permohonan Maaf

Babai menambahkan, tidak setuju jika pemerintah menghapus wewenang IDI dan mengambil alih peran IDI terhadap rekomendasi izin peraktek kesehatan.

“Sesungguhnya kalau bisa teman teman di DPR RI atau pemerintah dalam hal ini sudah harus tanggap dengan adanya demo kemarin, lihat dari ide dan pemikirannya,” ujar dia.

Jika dilanjutkan, tambah dia, ditakutkan adanya dampak yang akan lebih besar. Diketahui nakes akan mogok masal bulan juni ini.

Babai berharap untuk pemerintah segera membuka ruang dialog agar tidak berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

“Lebih bagus pemerintah bertemu temen temen nakes untuk berdialog mencari solusi, ketimbang memaksakan nanti timbul gejolak yang kasihan masyarakat,” tegas dia.

Dalam upaya mencegah turunya nakes dari Kota Depok, ia menyarankan kepada Pemerintah Kota Depok bersama Dinas Kesehatan segera mencari solusi agar nakes dari Kota Depok tetap menjaga kestabilan pelayanan kesehatan di Kota Depok.

Baca Juga: PAN Sodorkan Nama Erick Thohir ke Gerindra, Sekjen PAN : pak Erick Menu Wajib Setiap Penjajakan Pilpres