Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan memilih menkominfo dari kalangan profesional. Tujuannya agar bebas dari kepentingan politik parpol. FOTO : JAWA POS   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Menjelang akan dibentuknya kabinet baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah ada sorotan tentang siapa yang akan menempati posisi menteri, dan salah satu yang mendapatkan perhatian adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisyah Putri Budiarti berpendapat, ada beberapa kriteria yang bisa dijadiakn acuan, agar posisi strategis sebagai Menkominfo, bisa membantu tugas presiden dengan maksimal. Kriteria pertama adalah, calon menteri harus berintegritas. Artinya, orang tersebut punya rekam jejak dan komitmen yang baik untuk kepentingan publik. “Rekam jejak itu penting. Agar publik tahu seperti apa kapasitasnya. Serta yang paling penting adalah tidak terlibat korupsi,” papar Aisyah kepada wartawan. Selain itu, lanjut Aisyah, kriteria kedua adalah, calon Menkominfo juga harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan jaringan di dunia kominikasi dan informatika. Tujuannya agar menteri tersebut bisa secara optimal bekerja dalam masa jabatan lima tahun ke depan. Jadi, memang sudah paham dengan dunia kerja yang akan dijalaninya. “Harapannya, dari dua kriteria itu kursi menkominfo bisa diisi oleh orang yang punya kapasitas dan jelas rekam jejaknya,” ujarAisyah di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono menyarankan, Menkominfo diisi oleh kalangan profesional. Sebab, menteri terkait harus mampu membuat kebijakan dan regulasi berdasarkan pendekatan multistakehoders. Tidak hanya itu, menteri terkait juga harus mampu berkolaborasi dengan sektor-sektor lainnya, serta mampu mengembangkan kemitraan strategis secara global, dan internasional. Tujuannya untuk memperkuat daya saing bangsa. “Saya pikir tantangan ke depan bagaimana kita tidak hanya memiliki tapi mampu menguasai, kita memiliki market yang besar namun belum kita kuasai,” ujar dia. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menyarankan Jokowi memilih profesional untuk mengisi posisi Menkominfo pada periode kedua. Sehingga, Menkominfo bebas dari kepentingan politik. “Bila Presiden Jokowi mengganti, hendaknya dari kalangan profesional, yang tidak berpotensi memiliki conflict of interest, seperti bisnis atau usaha di bidang telekomunikasi dan penyiaran misalnya,” kata Bobby, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Menkominfo berikutnya, kata dia, juga harus meneruskan program-program dalam mewujudkan kedaulatan negara dan kemandirian nasional. “Dalam hal kedaulatan negara, dengan membangun infrastruktur. Seperti merdeka sinyal dan konektivitas nasional yang dicanangkan pemerintah selesai pada 2020, termasuk penyelesaian proyek palapa ring, satelit, serta menyelesaikan perubahan Undang-Undang Penyiaran dan Perlindungan Data Pribadi,” paparnya. Diketahui, sejauh ini berdasarkan beberapa polling dan informasi dari berbagai sumber beberapa nama kandidat menkominfo dari profesional mulai bermunculan. Seperti Mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Peneliti PoliticaWave Sony Subrata, Ketua Umum APJII Jamalul Izza, Ketua Umum FTII Sylvia W. Sumarlin, Ketua Umum Mastel Kristiono, Dirjen APTIKA Semuel Abrijani Pangerapan, CEO Gojek Nadiem Makarim, dan Bos Net TV Wishnutama. (jwp/rd)   Editor : Pebri Mulya