RADARDEPOK.COM, depok – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota depok, Imam Budi Hartono mengungkapkan, partainya tegas menolak wacana perluasan pajak (PPN) untuk sembilan bahan pokok (Sembako). Kebijakan tersebut dinilai akan menyengsarakan rakyat. “Presiden PKS, Pak Ustadz Syaikhu sudah menjelaskan secara gambling bahwa wacana perluasan pajak untuk sembako adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat. Jelas PKS menolak wacana tersebut,” kata Imam Budi Hartono kepada Radar depok, Minggu (13/06). Imam Budi Hartono yang juga Wakil Walikota depok ini menegaskan, kebijakan tersebut dinilai tidak Pancasilais, karena menciderai rasa keadilan, terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19. “Jelas akan membuat harga sembako merangkak naik dan imbasnya rakyat yang sengsara,” tegas Imam. Sesuai yang disampaikan Presiden Asyik, Imam pun berpendapat bahwa arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. “Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki. Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan,” katanya mengutip pernyataan Presiden Asyik –sapaan Ahmad Syaikhu-. Imam pun meminta agar pemerintah dapat mengkaji secara komperhensif wacana pemberian pajak untuk sembako tersebut, dengan mengedepankan rasa empatik dengan kondisi yang menghimpit rakyat. Sehingga tidak perlu memberikan pajak terhadap kebutuhan bahan pokok. “Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, Pajak Sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah. Jelas harus dikaji lebih komperhensif sebelum di lempar ke DPR RI,” ucap Imam Budi Hartono. Imam Budi Hartono menambahkan, saat ini yang harus menjadi prioritas untuk pemerintah adalah melakukan penanggulangan pandemi covid-19, baik dengan program vaksinasi hingga 3T (Tracing, Testing, Treatment). “Masyarakat juga harus mematuhi protokol kesehatan covid-19, dengan disiplin menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi serta interaksi,” imbuhnya. Sebab, sambung Imam Budi Hartono, yang patut diwaspadai adalah gelombang pandemic kedua pasca libur panjang Idul Fitri 1442 Hijriah, di mana ada kenaikan angka positif covid-19. “Di depok sendiri pada Minggu (13/06) ada 350 kasus baru. Ini perlu ditanggulangi dan waspadai bersama, Pemkot depok pun terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memutus mata rantai penularan covid-19,” tutup Imam Budi Hartono. (cky)   Editor : Ricky Juliansyah