RADARDEPOK.COM-Gonjang-ganjing pemberhentian Ketua DPD nasdem Kota Depok, Hardiono ternyata tidak benar alias Hoaks.
Pernyataan ini secara tegas dilontarkan langsung Ketua DPD nasdem Kota Depok, Hardiono saat dihubungi Harian depok">radar depok, Kamis (11/1).
“Tidak benar isu itu, Hoaks,” tegas Hardiono.
Bukan tanpa sebab Hardiono menepis kabar miring tersebut, sebab tepat hari ini (Kami, 12/1) dirinya turut serta dalam rapat yang berlangsung di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengklaim hubungannya maupun nasdem Depok berjalan harmonis dan siap memenangkan Pemilu 2024.
Hardiono pun memastikan masih menjabat sebagai Ketua DPD nasdem Kota Depok.
“Kami kompak-kompak saja habis rapat koordinasi DPW dan DPD,” terang mantan Sekretaris Kota (Sekda) Depok ini.
Dirinya pun meminta agar pengurus dan kader untuk tetap fokus membawa partai besutan Surya Paloh itu bisa mendapat kursi di DPRD Kota Depok.
Sebelumnya, ada isu terkait pemberhentian Ketua DPD nasdem Kota Depok, Hardiono.
Pernyataan itu disampaikan Achmad Chaerudin selaku Wakil Ketua DPW Bidang Hubungan Legislatif dan Koordinator Dapil Jabar 6 (depok-Bekasi).
“Untuk mem-Plt-kan Ketua DPD nasdem Kota Depok, Pak Hardiono. Keputusan tersebut bukan berdasarkan like and dislike, tapi kita punya parameter yang terukur, yang namanya delapan Program Aksi Dewan Pimpinan Wilayah nasdem Provinsi Jawa Barat,” ungkap Achmad Chaerudin.
Program aksi DPW nasdem Provinsi Jawa Barat tersebut, yakni penataan struktur DPD, DPC, dan DPRt. Selanjutnya adalah berkaitan dengan e-KTA, yaitu sejauh mana mengumpulkan e-KTA.
“Walau targetnya terpenuhi, ternyata pendistribusiannya belum merata. Jadi hanya merekrut anggota di laptop saja, belum ada pencetakan, pendistribusian, dan lainnya,” jelasnya.
Dari sisi kepengurusan, katanya lagi, dilihat dari berita acara hasil rapat, dari 36 pengurus yang hadir hanya 3, 4, atau 5 orang dalam setiap rapat. Artinya, DPD Partai nasdem Kota Depok dalam kondisi tidak sehat.
“Dari 36 pengurus, kalau setengahnya atau 70 persen okelah. Kalau hanya 5 orang maksimal, ini kan repot. DPC 11 kecamatan pengurus hanya aktif 4 atau 5 orang. Yang lain sudah meninggalkan jabatannya. Apakah itu mereka sudah nggak mau aktif atau tidak mau bekerjasama dengan DPD,” tuturnya.
Menurutnya, partai politik membutuhkan branding ke masyarakat melalui berbagai alat peraga seperti bendera, baliho,hingga spanduk. Karena itu mencirikan sebuah partai yang sehat.
“Ini kan tidak ada. Kedelapan program aksi DPW nasdem Jawa Barat tidak bisa dijalankan oleh Pak Hardiono dan kita sudah memberikan kesempatan kepada beliau, ayo bangkit, ayo benahi, dan segala macam. Mungkin kapasitasnya dan kapabilitasnya terbatas karena memang kita tidak punya dewan di sana dan juga tidak mampu mengajak orang untuk sama-sama mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
DPW nasdem Jawa Barat juga melihat sosok Hardiono solo karir. Padahal di tahun politik 2023, mesin politik sudah harus dipanaskan dan harus sudah siap untuk pertarungan politik di 2024. DPW tidak mau Depok di Pemilu 2024 tidak punya kursi lagi, baik di tingkat kota, provinsi, hingga RI.
“Saya kapasitasnya sebagai Kordapil yang tugasnya mendampingi para DPD ini untuk wilayah Jabar 6 ditugaskan oleh Kang Saan (Ketua DPW nasdem Jawa Barat Saan Mustofa) berdasarkan hasil rapat pleno DPW untuk menyampaikan ke DPD Depok untuk segera dieksekusi, walaupun secara informal karena SK-nya belum turun. Tapi secara de facto Selasa (10/1/2023) disampaikan secara informal, walaupun secara resminya dalam bentuk SK, mohon maaf Pak Hardiono bukan ketua (DPD nasdem Kota Depok) lagi,” tutupnya. (arn)
Editor : Arnet Kelmanutu
