Minggu, 26 Maret 2023

Satu Abad Nahdlatul Ulama (1 Abad NU) dan Tantangan untuk Pendidikan Politik Kewarganegaraan

- Selasa, 7 Februari 2023 | 18:04 WIB

Oleh: Dr. Mohamad Abduh *)

RADARDEPOK.COMNahdlatul Ulama bukan partai politik, tapi NU harus punya kontribusi besar terhadap perpolitikan di Indonesia. Menurut Prof Dr Miriam Budiarjo; Politik adalah negara, bicara politik adalah bicara negara, bicara negara adalah bicara politik, bukan hanya pada pengertian politik sebagai sebuah system negara, politik adalah bagian kehidupan warga negara dalam negara.

Tentu Politik yang dimaksud adalah politik yang bersistem dan beretika yang memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan warga negara, maka bicara politik adalah bicara negara dan kewarganegaraan. Pentinglah disini memahami politik sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan.  

Sebagai bagian dari tujuan didirikan Nahdlatul Ulama yaitu dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan umat atau warga negara, maka kahadrian pendidikan kewarganegaraan jadi sangat penting dan dibutuhkan dalam bagian pendidikan dan pengajaran politik ala atau ajaran Nahdlatul Ulama.

Ada tipe pengajaran politik kewaraganegaraan menurut Prewitt & Dawson (1977:140–141) yaitu Pendidikan kewarganegaraan/PKn (civic education) itu sendiri dan indoktrinasi politik. James Colleman, membedakan antara kedua tipe itu, bahwa PKn atau latihan kewarganegaraan (civic training) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Dan yang dimaksud indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjastifikasi rezim tertentu.

Maka konsekuensinya: “Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yg dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat” (Zamroni, 2007:p.137).

Kontribusi berharga Nahdlatul Ulama dalam kurun waktu 100 tahu usianya, dalam pendidikan kewarganegaraan konteks keindonesiaan adalah perjuangannya mengembangkan Islam tradisi yang moderat (washatiyah). Dari era KH. Hasyim Asyari, KH. Abdurrahman Wahid, hingga sekarang PBNU yang dinahkodai KH. Yahya Cholil Staquf hasil muktamar ke-34 tahun 2021, tetap teguh dalam mengampanyekan Islam moderat ala Indonesia, yang besikukuh pada empat pilar kebangsaan; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dan kebulatan tekad mengukuhkan empat pilar kebangsaan ini adalah salah satu keputusan Muktamar NU di Makasar di awal-awal tahun 2012 silam.

Dalam bidang Keagamaan NU menganut paham Ahlussunah waljamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Quran, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asyari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: imam Syafii dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki,dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah.

Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Pemikiran dan gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Bidang pendidikan berbicara NU tak ubahnya membicarakan pesantren, lahirnya NU tidak dapat dipisahkan dari pergumulan pesantren.  Pesantren merupakan sumbangan terbesar NU bagi pendidikan generasi muda di negeri ini. Pesantren adalah rumah kecil dan NU rumah besarnya, hingga saat ini sudah ada ribuan pesantren yang tersebar di penjuru nusantara. Di pesantren inilah generasi muda NU mendapatkan pendidikan formal dan informal. Selain ilmu keagamaan, para santri juga mendapat materi keilmuan kurukulum formal dari pemerintah, sehingga mereka memperoleh bidang keilmuan secara seimbang.

Hal ini tentu tidak akan didapat dari lembaga pendidikan lain. Bahkan dibeberapa pesantren, dewasa ini, para santri juga dibekali ketrampilan-hidup (life-skill) seperti; menjahit, computer digital, pertanian, perkebunan, beternak, otomotif, dan lain sebagainya, agar ketika lulus dari pesantren kelak para santri benar-benar siap terjun dan mengabdi di masyarakat. Inilah yang menjadikan pesantren sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sesungguhnya, tidak hanya dalam bidang social keagamaan termasuk dalam bidang perekonomian. Banyak hal menarik jika kita berbincang soal pesantren, dan dunia kesantrian.

Nurcholish Madjid menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan ter-genuine dan mengandung makna Keindonesiaan (indigenous). Cak Nur menyatakan: Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya identik dengan keislaman, melainkan juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous), Pesantren adalah candradimuka pendidikan agama dan pendidikan kewarganegraan di Indonesia (Nurcholish Madjid, 1997; 3).

Bahkan, Gus Dur sapaan akrab KH. Abdurahman Wahid menegaskan bahwa khazanah yang ada dalam pesantren merupakan sub kultur dari pada Islam itu sendiri. Inilah yang menurut saya mengapa pendidikan pesantren tetap survive hingga saat ini, bahkan di tengah gempita globalisasi sekalipun. Ditinjau dari sudut sejarahnya, sebagaimana dikemukakan oleh Hasbullah (1995: 138) bahwa Pesantren yang merupakan Bapak atau induk dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau dai.

Marwan Saridjo (1982: 7) mengemukakan bahwa kedudukan pondok pesantren hampir-hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Ia lahir semenjak Islam singgah ke nusantara sehingga pertumbuhannya tidak dapat terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia.

Implementasi pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (community civics) dengan basis kulturalnya yaitu pesantren dalam membina dan membentuk warga NU (Nahdliyin) agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Community civics merupakan domain sosiokultural Pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang dilakukan di luar pendidikan formal (deformalisasi) serta berkembang di masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, institusi, dan perusahaan. Nahdlatul Ulama dengan pesantren yang dinaunginya telah mampu menjadi teladan pelaksanaan community civics. Implementasi tradisi ilmu keagamaan mampu disinergikan dengan konteks keindonesiaan dalam membentuk karakter warga Nahdliyin dan santri khususnya di lingkungan Pesantren.

Halaman:

Editor: Mohammad Agung

Tags

Terkini

Demokrasi Mau Coba Dipola-pola

Jumat, 24 Maret 2023 | 14:07 WIB

Hikmah Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

Sabtu, 18 Februari 2023 | 22:37 WIB

Tahun Politik 2023: Menjaga Nalar Politik

Sabtu, 31 Desember 2022 | 05:47 WIB

Pembelajaran Keragaman Budaya Sejak Dini

Minggu, 20 November 2022 | 21:24 WIB

Bagaimana Film Membentuk Kehidupan Kita?

Jumat, 18 November 2022 | 20:37 WIB

Pahlawan (Dalam) Perang Melawan Narkotika

Kamis, 10 November 2022 | 00:09 WIB

Hari Pahlawan Dalam “Darurat” Politik

Rabu, 9 November 2022 | 22:31 WIB
X