30 Juni 2022 | 19:54 WIB
yamaha-nmax
Beranda Label Kebijakan

Label: kebijakan

jam kerja PNS ASN 1

PNS Wajib Penuhi 37,5 Jam Kerja Per Minggu, 10 Hari Bolos Diberhentikan

RADARDEPOK.COM - Pegawai negeri sipil (PNS) pusat maupun daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja wajib memenuhi jam kerja efektif minimal 37,5 jam...
kemenkominfo akan blokir

Ini Penyebab Kemenkominfo Akan Memblokir Facebook, Whatsapp, dan Google

RADARDEPOK.COM - Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), ada 1.971 penyelenggara sistem elektronik (PSE) platform digital privat yang belum mendaftar. Mulai 20 Juli...
belanja kena materai

Balanja di E-Commerce Akan Dikenakan Bea Materai Rp10 Ribu

RADARDEPOK.COM - Pelanggan platform digital termasuk belanja online di e-commerce akan dikenakan bea materai Rp10 ribu. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan...
ilustrasi rekrut PPPK

Gaji PPPK yang Bikin 442 Orang Mengundurkan Diri, Berikut Besarannya

RADARDEPOK.COM - Total sebanyak 442 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021. Rincian PPPK yang...
distro bima arya

Keren, Hari Selasa ASN Kota Bogor Pakai Baju Distro Lokal

RADARDEPOK.COM, BOGOR - Walikota Bogor, Bima Arya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 30 tahun 2022 tentang pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)...

Ingat! Tidak Boleh Nama Disingkat dalam Dokumen Kependudukan

RADARDEPOK.COM - Ada aturan baru tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Di dalam aturan tersebut, salah satunya...

Tidak Bisa Mengakomodir Semua, Abdul Harris Bobihoe : Kami Terus Menyempurnakan

RADARDEPOK.COM – Dalam Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat tidak...
denda di BPJS kesehatan

Ini yang Menyebabkan Peserta BPJS Kesehatan Kena Denda Rp 30 Juta

RADARDEPOK.COM - Ada denda sampai Rp 30 juta atau 5 persen dari perkiraan biaya paket penyakit yang diderita peserta (INA-CBGs) kepada peserta yang menunggak...
THR honorer

Kabar Baik! 7.380 Honorer K2 yang Terima SK PPPK Akan Terima THR

RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Guru dan dosen dari honorer K2 yang berjumlah 7.380 orang dan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) sudah mendapatkan SK PPPK...
rokok ketengan dilarang

Rokok Akan Dilarang Jual ‘Ketengan’, Ini Alasan BPOM

RADARDEPOK.COM - Pelarangan penjualan rokok ketengan atau batangan atau biasa disebut 'ketengan', diwacanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini disebut bisa menekan...