Pahala mengungkapkan di jajaran KPK saat ini seluruh pegawainya sudah diwajibkan melaporkan LHKPN, termasuk pada tingkatan supir.
Baca Juga: ASN Depok Diingatkan Pengisian LHKPN Tutup 31 Maret, KPK Ingin Semua Golongan Isi Harta Kekayaan
Dia pun berharap instansi lain mewajibkan para pegawainya melaporkan harta kekayaannya supaya menghindari praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi.
"Kita ngarepin perluasan, kayaknya enggak semua, kalau KPK supir pun suruh isi LHKPN, itu kan perluasan, kita punya keinginan, tapi yg lain belum mau, enggak mau dia perluasan, jadi kita yang inginkan itu," tegas dia.(ger/JWP/rd)
Fakta dan Data Kekayaan Kepala se-Jabar :
Data :
LHKPN
Laporan Terakhir
31 Desember 2021
Total Kepala Daerah :
27 Kota dan kabupaten
Berikut ini daftar kekayaan para Bupati dan Walikota Se-Jawa Barat :
1. Bupati Subang, Ruhimat
Rp52.072.349.239 Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
2. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami
Rp47.586.594.962 Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
3. Bupati Indramayu, Nina Agustina
Rp32.734.891.896 Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
4. Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana
Rp22.195.662.576 Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
5. Bupati Garut, Rudi Gunawan
Rp19.726.388.813 Tanggal Lapor : 31 Desember 2022
6. Bupati Kuningan, Acep Purnama
Rp17.587.140.775 Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
Artikel Terkait
Polisi Masih Selidiki Identitas Korban Mutilasi Dalam Koper di Tenjo Bogor
Pakar HUkum TPPU Resah Ada Transaksi Janggal hingga 300T
Heboh Fenomena Tanah Bergoyang di Lumajang Jawa timur
DLHK Depok Waspadai Limbah B3
Polda Metro Jaya Ungkap Teknik Legal Cara Menangkap Pelaku Narkoba: Salah Jika Dikatakan Undercover Selling