RADARDEPOK.COM – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Jawa Barat hingga 31 Oktober 2025, yang menunjukkan kinerja positif dan tetap terjaga di tengah dinamika serta ketidakpastian ekonomi global. Hingga periode tersebut, APBN Jawa Barat mencatatkan surplus sebesar Rp18,33 triliun.
Pendapatan Negara di wilayah Jawa Barat terealisasi sebesar Rp115,91 triliun atau 75,25 persen dari target Rp154,03 triliun, tumbuh 5,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian ini ditopang oleh meningkatnya peneri maan perpajakan sebesar 5,18 persen (yoy) dan pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 11,22 persen (yoy).
Secara agregat, penerimaan pajak tercapai Rp84,39 triliun atau 71,58 persen dari target Rp117,88 triliun dengan pertumbuhan 4,95 persen (yoy). Kinerja ini terutama dikontribusikan oleh pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan dan PPh Final. Sementara itu, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi 2,89 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan restitusi PPN Dalam Negeri.
Baca Juga: Waspada Kejahatan Siber, BRI Terus Edukasi Nasabah Untuk Jaga Data Pribadi Perbankan
Kinerja positif penerimaan pajak turut didukung kontribusi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III. Hingga 31 Oktober 2025, penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III mencapai Rp21,6 triliun atau 67,3 persen dari target, dengan pertumbuhan 5,0 persen (yoy).
Adapun realisasi restitusi tercatat sebesar Rp2,0 triliun, terkontraksi 6,9 persen (yoy). Di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh PPh Pasal 25/29 Badan yang tumbuh 11,4 persen (yoy) dan PPN Dalam Negeri sebesar 1,2 persen (yoy).
Secara sektoral, pertumbuhan didominasi oleh Industri Pengolahan (11,07 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,66 persen), serta Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, dan Tidak/Belum Bekerja (24,61 persen).
Baca Juga: Limbah Kayu Jadi Berkah, Kerajinan Kayu Lokal Cianjur Go Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
Di sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan di wilayah Jawa Barat mencapai Rp24,77 triliun atau 80,86 persen dari target Rp30,60 triliun dan tumbuh 5,96 persen. Sementara itu, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp6,74 triliun atau 121,68 persen dari target Rp5,54 triliun, tumbuh 11,22 persen (yoy).
Dari realisasi Belanja Negara, di wilayah Jawa Barat mencapai Rp97,58 triliun atau 80,24 persen dari pagu Rp121,62 triliun. Secara tahunan, belanja mengalami perlambatan 6,42 persen (yoy), terutama pada Belanja Kementerian/Lembaga yang terkontraksi 20,53 persen.
Sementara Transfer ke Daerah masih tumbuh sebesar 2,16 persen. Sehingga secara keseluruhan, kinerja APBN regional Jawa Barat sampai dengan 31 Oktober 2025 mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,33 triliun. Dari sisi makroekonomi, Pemerintah terus mengedepankan kebijakan antisipatif untuk memitigasi risiko global seperti perang dagang, volatilitas pasar, dan ketidakpastian geopolitik.
Ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2025 tumbuh 0,46 persen (q-to-q) dan 5,20 persen (yoy), dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sebesar Rp461,90 triliun dan ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Rp759,80 triliun. Inflasi Oktober 2025 tercatat 2,63 persen (yoy), sementara neraca perdagangan September 2025 mencatatkan surplus USD 2,35 miliar.
Selanjutnya, berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Barat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota melalui 2.745 unit SPPG dengan jangkauan 8,5 juta penerima manfaat, serta Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah menjangkau 50.850 unit rumah di 1.646 lokasi dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp5,91 triliun.
KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan terbentuknya 5.970 unit koperasi berbadan hukum yang mengelola modal sebesar Rp32,38 miliar dan didukung 1.878 gerai usaha di seluruh kabupaten/kota.