Ketua Kadin Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Jawa Barat, Miftah Sunandar menyebut, tren pembayaran non tunai di Kota Depok baru mencakup 40 persen. Salah satu medium transaksi non tunai di Depok menggunakan sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS) yang digagas Bank Indonesia. “Kami bersama pengusaha dan pemerintah masih terus berupaya menyosialisasikan program QRIS, sambil mengevaluasi pemakaiannya,” kata Miftah. Menurut dia, seharusnya kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia didukung oleh seluruh elemen ekonomi. Namun diakuinya, peralihan dari transaksi konvensional ke pembayaran dengan cara yang lebih modern tak bisa langsung 100 persen diterapkan. “Sebagai contoh seperti awal penggunaan kartu BPJS Kesehatan, untuk beralih tidak bisa spontan,” bebernya. Miftah mengatakan kebijakan QRIS juga berkesinambungan, seiring dengan munculnya  berbagai dompet digital yang mempermudah setiap proses transaksi keuangan. “Kami juga mendukung keberadaan dompet digital. Namun kembali lagi sosialisasi harus dilakukan dengan gencar, dalam sebulan kami terus melakukan pengenalan (QRIS) sampai tiga kali," tukasnya. Disisi lain, perekonomian di kota Depok terpantau mengalami peningkatan. Terutama dari segi Usaha Menengah Kecil Masyarakat (UMKM) pascapilpres 2019. “Terbukti pajak yang dihasilkan dari para pengusaha UMKM, properti, mencapai Rp300 miliar yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Belum lagi pajak dari PBB, itu tinggi terutama diperoleh dari pajak parkiran mal,” pungkasnya. (rd)   Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto) Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)