Seharusnya, sambung HA, proses PHK itu melalui tahapan bipartit (komunikasi melibatkan dua pihak) lebih dulu, antara pegawai dan perusahaan. Tetapi justru hal tersebut tidak dilakukan. Malah, proses bipartit itu diinisiasi oleh pegawai. Bukan dari pihak perusahaan.
“Mungkin ya, menurut perusahaan itu pelanggarannya sudah tingkat lima atau tingkat berat. Padahal faktanya pelanggaran yang dilakukan ini tidak sebegitu besar yang dianggap perusahaaan,” kata HA.
Maka dari itu, sambung HA, pihaknya melanjutkan hal ini ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, untuk memperjuangkan hak dua rekannya yang dianggap telah di PHK secara sepihak oleh perusahaan.
“Sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja selama proses perselisihan itu tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sampai putusan lembaga penyelesaian perselisihan ditetapkan, serta mendapat upah. Tapi faktanya, teman saya ini saja datang ke kantor langsung ditolak sekuriti,” ungkap HA.
Parahnya lagi, sambung HA, pegawai tersebut tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR), mengingat PHK itu dilakukan lima hari sebelum Ramadan 1446 H. Menurutnya, hak THR untuk pegawai tersebut masih didapat karena belum ada putusan penyelesaian dari lembaga peradilan hubungan industrial.
“Perusahaan sudah enggak memberikan hak-hak pegawai itu. Bahkan sekarang BPJS kesehatannya sudah di cut,” ungkap HA.
Atas berbagai polemik yang terjadi akhirnya hal ini dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaaan Kota Depok. Rencananya, mediasi antara pihak perusahaan dengan karyawan akan dilaksanakan pada Juni 2025.
“Sudah kami infokan hal ini ke Disnaker. Insya Allah, rencananya akan ada mediasi Juni nanti,” tutur HA. ***