metropolis

Depok Jaya Tolak Satu Arah

Kamis, 24 Agustus 2017 | 11:05 WIB
WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM - Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Pantauan Radar Depok spanduk atas penolakan SSA itu mulai bertebaran di sejumlah ruas jalan di Kelurahan Depok Jaya, mulai dari di wilayah Perumnas Depok Satu sampai ke Jalan Nusantara dan di berbagai persimpangan.

Spanduk memiliki lebar sekitar satu meter dengan panjang sekitar 4 meter ini, bertuliskan 'Batalkan SSA. Kami Warga Depok Jaya Menolak Ujicoba Sisten Satu Arah Karena Lebih Banyak Mudaratnya Dibandingkan Manfaatnya'. Spanduk lain tampak bertuliskan 'Kami Menolak Sistem Satu Arah (SSA). Kembalikan Ke Sistem Semula'.

Dua spanduk penolakan SSA ini, semuanya mengatasnamakan forum RW se-Kelurahan Depok Jaya, Pancoranmas, dengan didukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Depok Jaya, Pancoranmas.

Warga Kelurahan Depok Jaya di Jalan Nusantara Raya, M Sutrisno mengatakan, RW di Kelurahan Depok Jaya yang menolak keras SSA, tinggal di barat Jalan Nusantara. Penolakan SSA, karena dinilai menyulitkan warga dalam berakfitas, baik saat berbelanja ke Pasar Depok Jaya atau mengantar anak mereka sekolah.

"Kalau habis belanja ke pasar atau antar anak sekolah, warga harus muter-muter dulu untuk pulang, karena sistem satu arah ini. Belum lagi Jalan Nusantara sekarang di sebut jadi jalur neraka, karena banyak kecelakaan di sana akibat SSA," kata Sutrisno kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Karena sejumlah hal itulah, warga sudah menyampaikan keberatannya atas penerapan SSA baik melalui jalur resmi ke Pemkot Depok atau melalui spanduk. "Warga urunan untuk bikin spanduk dan menyatakan menolak SSA. Kami harap Pemkot Depok, mendengar aspirasi kami dan membatalkan SSA," katanya.

Sebelumnya, Akun Facebook Rahadian Tiun menulis neraka itu bernama Jalan Nusantara Raya. Dalam akunya disebutkan, itulah kata pertama yang terucap, saat dia menyaksikan bagaimana anak-anak sekolah yang hendak menyebrang jalan menuju sekolah. Mereka harus menunggu sampai sekitar sepuluh menit hanya untuk bisa mencapai sekolah mereka. Kendaraan saling berpacu tidak memberi jalan bagi para pejalan kaki dan penyebrang jalan. dan tidak terlihat satu petugaspun membantu mengingatkan para pengendara untuk tidak memacu kendaraannya.

Tak hanya itu, bagi orangtua murid yang bertempat tinggal di wilayah Beji dan sekitar Jalan Wijayakusuma, Jalan teratai dan Jalan Anyelir pun harus berjibaku kembali ke rumah mereka. sebab harus berputar jauh untuk kembali, itupun setelah susah payah menyebrang jalan juga untuk menuju ke Jalan Irian atau Jalan Mangga Raya. Sedang di dalam Perumnas Depok 1, sebagian besar jalan diportal warga demi menghindari derasnya kendaraan yang masuk wilayah pemukiman dan membahayakan warga. Jalan Nusantara Raya menjelma bagai sebuah sirkuit amatir nirfaedah. Hal ini tentu saja menjadikan Pemkot Depok sudah melupakan  jargon "Ramah Anak", yang digembar-gemborkan. “Bagaimana Pemkot bisa mewujudkan Visi "Ramah Anak", jika memberi keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak saja tidak bisa,” tulis-nya.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, pemberlakuan SSA terus dilakukan Pemkot Depok yang telah berlangsung selama tiga minggu. Dalam pelaksanaannya, SSA telah diserahkan dan dikaji kepada pihak yang berkompeten dalam mekanismenya. “Penerapan SSA kami serahkan kepada Dishub, Satlantas, dan Pol PP,” ujar Idris kepada Radar Depok, beberapa hari lalu.

Idris menjelaskan, telah menerima masukan, pengaduan organisasi hingga pengaduan secara pribadi, yang merasa dirugikan. Dalam memecahkan persoalan bangsa maupun kota dalam konteks pelaksanaannya bukan dilakukan orang perorang. Namun, harus dilakukan secara bersama, demi kemaslahatan bersama. Apabila penerapan SSA tidak memberikan manfaat untuk kepentingan bersama, bukan tidak mungkin akan dihilangkan.

Idris mengungkapkan, sebelum melaksanakan penerapan SSA, Pemkot Depok telah berupaya mendorong pemerintah provinsi maupun pusat, guna melakukan pembangunan, seperti pelebaran jalan dalam mengatasi meningkatnya volume kendaraan.

Tidak hanya itu, setiap melakukan evaluasi ada beberapa masukan mulai dari pelebaran jalan hingga rekayasa lalu lintas telah menjadi masukannya. “Perlu ada kegiatan tahun depan yang lebih efektif dan baik yang telah kami rangkum semua,” terang Idris.(dic)

Tags

Terkini