DISKUSI : DPC PDIP Kota Depok menggelar diskusi dengan tema perempuan dan anak. FOTO : ISTIMEWA   DEPOK – Hal ini mesti menjadi perhatian seluruh pihak. Pemkot Depok dan seluruh stakeholder. DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Depok melansir jika di sepanjang 2019, banyak terjadi kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Hal ini yang kemudian menjadi topik dalam diskusi laporan tahunan kekerasan perempuan dan anak di Depok, yang diselenggarakan DPC PDIP Kota Depok. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah data kekerasan perempuan dan anak dari berbagai sumber, seperti Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok dan Unit PPA Polres Metro Depok disajikan sebagai bahan diskusi. “Kami minta juga data dari pengadilan, namun hingga acara berlangsung tidak ada respon,” ujar Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPC PDIP Kota Depok, Sahat Farida lewat siaran pers kepada Radar Depok, Minggu malam (8/3). Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan anggota partai. Selain itu, kegiatan ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Diskusi diawali dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait penambahan fungsi pelayanan dalam kementerian tersebut. “Selama ini Kementerian PPPA bersifat koordinatif. Setelah dievaluasi oleh Presiden, kementerian ini mengemban tugas layanan. Jadi sifatnya juga memberikan pelayanan langsung,” ujar Staf Khusus Kementerian PPPA, Agung Putri. Agung mengungkapkan, saat ini masih terus dilakukan kajian terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kecenderungan kekerasan yang terjadi dilatar belakangi ekonomi, kemiskinan perempuan. “Salah satu target utama kementerian saat ini adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, bagaimana perempuan di Indonesia menjadi mandiri dan bisa menguatkan posisi mereka,” tuturnya. Sementara itu, Panit PPA Polres Metro Depok, Ipda Elia mengungkapkan, banyaknya kasus yang masuk KDRT yang kemudian dicabut kembali oleh korban pelapor adalah karena posisi ekonomi yang tergantung dengan suami. “Sudah laporan kemudian dicabut lagi laporannya, korban merasa jika diteruskan maka akan mengalami masalah ekonomi yang lebih berat, karena pelaku (suami) adalah pencari nafkah,” beber dia. Sementara itu, pengurus LBH Apik, Uli Pangaribuan memaparkan potret kekerasan dan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di kota Depok. “Kami setiap tahunnya memang mengeluarkan laporan tahunan kekerasan perempuan dan anak dari lima wilayah kerja kami, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Dari data kami, jumlah laporan masuk dan layanan yang diberikan, Depok menempati urutan ketiga.” Pihaknya juga menyoroti ketiadaan program visum gratis terhadap korban, juga ketiadaan layanan rumah aman bagi korban kekerasan. “Jadi, korban itu harus ke RS Polri di Kramat Jati, sebagian harus membayar sendiri jelasnya,” tambahnya. Di tempat yang sama, Kepala DPAPMK Kota Depok, Nessi Annisa Handari menerangkan bahwa saat ini sedang dirancang Peraturan Walikota (Perwal) mengenai bansos bagi korban kekerasan. “Kita sedang merancang itu bersama bagian hukum. Begitu juga dengan Unit PPA , saat ini juga sedang membuat rumah aman, yang akan efektif berjalan pada tahun 2021. Tapi jika ada yang membutuhkan di 2020 ini bisa kita sediakan. Alamatnya tidak perlu dipublikasikan lah ya.” Jelasnya. DPC PDIP Kota Depok mengaku punya data terkait jumlah kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan di Depok. Salah satunya data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sepanjang tahun 2019 dilaporkan 84 anak menjadi korban pelapor dan 4 laporan pelaku kekerasan. Untuk dewasa  58 perempuan korban pelapor  kasus dan 3 laporan kasus. Dengan klasifikasi jenis kekerasan; fisik, psikis, seksual, pornografi, penelantaran, trafficking, KDRT. “Kekerasan fisik anak 13 dewasa 2, psikis anak 9 dewasa 10, seksual anak 59, dewasa 8, pornografi anak 2, penelantaran anak 4 dewasa 8, trafficking tidak ada, KDRT dewasa 31, lainya anak 1 dan dewasa 2,” ungkap Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman. Sementara itu, data dari Unit PPA Polres Metro Depok, sepanjang tahun 2019 ada 300 kasus yang dilaporkan. Kasus KDRT merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan yakni sejumlah 124 kasus. UPPA membagi jenis kekerasan ke dalam; pencabulan anak, persetubuhan anak, eksploitasi anak, diskriminasi anak, penganiayaan anak, KDRT, perzinahan dan perkosaan. “Pencabulan anak 45 kasus, persetubuhan anak 39, eksploitasi anak 2 kasus, diskriminasi anak 2, penganiayaan anak 40, KDRT 124, perzinahan 32, perkosaan 16,” pungkas Ikra, sapaannya. (rd)   Data Kekerasan Anak dan Perempuan di Depok 2019 :  Dari P2TP2A Kota Depok :

1. Fisik anak 13 kasus, dewasa 2 kasus
2. Psikis anak 9 kasus, dewasa 10 kasus
3. Seksual anak 59 kasus, dewasa 8 kasus
4. Pornografi anak 2 kasus, dewasa 0 kasus
5. Penelantaran anak 4 kasus, dewasa 8 kasus
6. Traficking anak 0 kasus, dewasa 0 kasus
7. Lainnya anak 1 kasus dewasa 2 kasus

Dari Unit PPA Polres Metro Depok :

1. Pencabulan anak 45 kasus
2. Persetubuhan anak 39 kasus
3. Eksploitasi anak 2 kasus
4. Diskriminasi anak 2 kasus
5. Penganiayaan anak 40 kasus
6. KDRT 124 Kasus
7. Perkosaan 16 kasus

Sumber : Data Diolah DPC PDIP Kota Depok   Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra) Editor : Junior Williandro, Pebri Mulya