RADARDEPOK.COM, DEPOK - Kota Depok sebagai kota metropolitan terus berjuang untuk memerangi angka stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak. Salah satu ujung tombak pelaksanaan pelayanan pemenuhan gizi bagi anak adalah Posyandu. Namun hal itu tidak sejalan dengan masih adanya bangunan Posyandu yang menumpang di lahan dan bangunan warga.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Wiyana mengatakan, saat ini terdata ada 360 Posyandu di Kota Depok yang belum memiliki lahan dan bangunan sendiri. 

"Masih ada ratusan Posyandu yang numpang di lahan milik warga," kata Wiyana, Selasa (5/4). 

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menggeber pembebasan lahan untuk posyandu yang belum memiliki lahan. Tahun ini pihaknya menargetkan pembebasan lahan Posyandu sebanyak 45 titik. 

"Tahun ini kita targetkan pembebasan 45 lahan untuk Posyandu," ucapnya. 

Dia menyebutkan 45 titik pembebasan lahan tersebut berada di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tapos, Sukmajaya, Sawangan, dan Bojongsari. 

"Kita belanja tanah 39-50 meter persegi untuk setiap titik," bebernya. 

Dia mengakui jumlah 45 titik ini belum mamadai untuk memenuhi kebutuhan lahan di kelima kecamatan tersebut yang berjumlah 110 titik. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran, Disrumkim baru bisa memprioritaskan 45 titik di tahun 2022.

"Biaya pembebasan lahan ini Rp 10 milyar," sebutnya. 

Dia menambahakan, pihaknya tidak hanya melakukan pembebasan lahan saja, akan tetapi juga mebiayai dan membangunkan gedung Posyandu yang dibebaskan tahun ini. 

"Rp 10 miliar ini hanya untuk pembebasan lahan saja. Tahun berikutnya akan ada anggaran pembangunan dengan sistim hibah ke Ketua Posyandu di masing - masing RW," pungkasnya. (rd/dra)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Pebri Mulya

 

https://youtu.be/XQXF4m0uRXg