DEPOK- Wakil Ketua DPRD Depok Supariono menyayangkan, sikap Walikota Depok Mohammad Idris melarut-larutkan masalah sepele, yang kini dipermasalahkan Ombudsman. Dia meminta, agar masalah tersebut diselesaikan, sehingga antar lembaga pemerintah tidak ada miskomunikasi. Untuk itu, ia harap Walkota Depok memenuhi pangilan itu, terlepas ada kekuatan hukum atau tidak. “Kalau bisa diselesaikan saja, kan ini masalah biasa. Kalau ditutupi akan jadi masalah,” kata Supariono, kepada Radar Depok, kemarin. Oleh karena itu, ia tidak tahu aturan di Ombudsman RI seperti apa. Apakah bila bersangkutan dipanggil Ombudsaman, tapi diwakili bisa selesai. Atau bersangkutan harus hadir. ”Kalau begitu harus datang mau tidak mau harus hadir,” ulasnya. Sementara, Pakar Tata Hukum Negara dari Universitas Parahyangan, Profesor Asep Warlan Yusuf menegaskan, bila ada keputusan antara kedua pihak pemerintah Kota Depok dan Ombudsman, pihak pemkot harus menyelesaikan masalah itu. Sebab, Ombudsman RI bekerja dilindungi Undang Undang (UU) yakni UU No37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.  “Kalau sudah ada titik terang, saya kira masalah itu harus diselesaikan,” kata Asep, kepada Radar Depok, kemarin. Terkait berkompeten atau tidak perwakilan yang hadir kemarin, biarlah menjadi catatan bagi Ombudsman, toh kalau pun tidak berkompeten, Walikotanya sendiri yang siap menerima resikonya.(irw)