AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PADAT MERAYAP : Sejumlah kendaraan sedang melintas di kawasan Jalan Raya Margonda yang cukup padat. DEPOK- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) saat ini sedang menggodok Jalan Margonda Raya, menjadi Electronic Road Pricing (ERP). Tapi sayang, Pemkot Depok selaku tuan rumah tak diindahkan pembahasan tersebut dan sama sekali belum ada koordinasi dari provinsi. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok, Dadang Wihana mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum ada komunikasi dengan Dishub Depok, terkait ERP yang akan diterapkan diruas jalan Margonda Depok. "Belum ada komunikasi, saya kurang paham informasinya Pemrov akan membuat kajian," tutur Dadang, kepada Radar Depok, kemarin. Menurut Dadang, Kota Depok belum berpikir terkait program ERP di Jalan Margonda. Karena ruas jalannya pendek dan kondisinya banyak keluar masuk jalan pemukiman. "Tapi nanti kita tunggu saja seperti apa arahan kebijakan Pemrov (Dishub Jabar). Nantinya harus dibahas bersama di BPTJ juga," ulas mantan Camat Sukmajaya ini. ERP di Jalan Margonda harus diawali dengan kajian terlebih dahulu. Apakah berdampak positif untuk perbaikan kinerja lalu lintas atau seperti apa. Sebab menurut Dadang, ERP ini banyak aspek yang harus dilihat. "Terlebih status Jalan Margonda itu terbagi tiga segmen, pertama jalan kota, segmen kedua jalan nasional, dan segmen 3 jalan provinsi. DKI Jakarta pun saat ini baru akan dimulai, dengan perencanaan yang cukup panjang," tuturnya. Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Azhari menilai, Jalan Margonda diterapkan berbayar tidak manusiawi, tidak relevan, dan tidak masuk akal. Masyarakat harus dibebankan untuk membayar bila melintas jalan tersebut. Bahkan, apakah jika diterapkan berbayar akan mengurangi kemacetan di Jalan Margonda. "Tidak masuk akal jalan itu berbayar. Kan bukan jalan tol," kata Azhari. Menurut dia, diterapkan jalan berbayar ini apakah Pemerintah kekurangan uang dengan membuat program tersebut. "Tentu ini mencekek masyarakat, itu kan belum jelas apakah diterapkan roda dua atau roda empat saja yang melintas," katanya. Perlu diketahui, Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, pemerintah Jawa Barat merencanakan mencoba jalan berbayar di sejumlah ruas jalan di Margonda, Kota Depok. “Jalan di Margonda itu macet, panjang lagi. (Selanjutnya) dengan di Bekasi, tapi akan dilihat dulu karena kalau terlalu banyak simpang susah juga (penerapannya),” kata dia. Eddy mengatakan, pemerintah Jawa Barat serius menerapkan jalan berbayar dengan metode ERP. “ERP itu tujuannya menekan kemacetan dengan menaikkan (biaya), semacam tol juga, kalau orang mau masuk ke jalan itu dia harus berpikir harus bayar,” bebernya. Eddy mengatakan, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia. “Kapsch ini bergerak di bidang instrumentasi transportasi. Misalnya perangkat untuk mengolah, yang kita kerjasamakan, yaitu mengeloa ERP, Electronic Road Pricing,” kata dia. Menurut Eddy, isi kesepakatan kerjasama antara Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan PT Alita, partner lokal  Kapsch Trafficomm  tersebut untuk menyiapkan studi penerapan ERP di Jawa Barat. “Hasil studi itu akan dijadikan bahan Dinas Perhubungan untuk melelang siapa yang bisa menerapkan itu,” tegasnya. Eddy mengatakan, Kapsch Trafficomm juga yang melakukan studi penerapan ERP di DKI Jakarta. “Kapsch sebetulnya sudah melakukan studi di DKI, di Jalan Sudirman, tapi mereka belum ada keputusan tentang hasil pelelangan penerapan ERP ini,” tandasnya.(irw)