PEKERJA JATUH : Terlihat par pekerja sedang melakukan pekerjaan tanpa memperhatikan unsur Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3), di SDN Kalibaru 1, Jalan H Abdul Ghani II, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Beginilah kalau Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diabaikan serta tidak adanya pengawasan. Kemarin, dua pekerja yang sedang merehab SDN Kalibaru 1, di Jalan H Abdul Gani II, Kelurahan Kalibaru, Cilodong jatuh. Peristiwa yang mematikan ini sudah dua kali terjadi. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalibaru, Burhanudin menjelaskan, ini sudah kedua kali pekerja di proyek SDN Kalibaru I terjatuh dari lantai 2. Padahal, waktu pekerja pertama, dia sudah memperingati kepada pengawas namun tetap diabaikan. “Hari ini (kemarin) sekira pukul 11:45 WIB, saya terima laporan pekerja jatu lagi. Kondisi kepala bocor sekitar 5 cm, semoga tidak ada yang serius. Karena mereka juga pekerja biasa yang pendapatannya tidak seberapa,” ungkapnya kepada Radar Depok, Senin (25/11). Burhanudin mengaku, geram. Pihak pelaksana tidak memiliki itikad baik untuk membawa pekerja tersebut ke rumah sakit atau klinik, untuk mendapat pertolong pertama. Tapi, setelah teguran keras serta didampingi Bhabinkamtibmas Kalibaru Aiptu Sururi. Pihak pelaksana baru membawa pekerja tersebut ke rumah sakit. “Kalau kami tidak tekan untuk bawa ke rumah sakit, saya yakin dibiarkan saja, sama kaya pekerja yang jatuh pertama. Tapi memang kami tidak monitor di larikan ke rumah sakit mana,” tegas Abuy -sapaan akrab Burhanudin-. Dia juga meragukan, pekerjaan bisa tercapai hingga waktu yang ditentukan, hal ini karena progres pengerjaan lambat hari demi hari. “Saya ragu bisa selesai tepat waktu, apalagi ditambah cuaca yang cukup ekstrem, hujan dan angin kencang,” tambahnya. Diketahui, pembangunan SDN Kalibaru 1 menelan anggaran Rp2,6 miliar, dengan pelaksana PT Adhikarya Teknik Perkasa dengan diawasi PT Sewun, dengan jangka waktu pekerjaan selama 114 hari kalender. Menimpali hal ini, Anggota Komisi C DPRD Depok, Babai Suhaemi menilai tidak adanya sosialisasi yang baik dari pelaksana kepada pekerja. Begitu juga dari dinas terkait tidak mengawasi pembangunan tersebut. Jelas ini sudah melanggar. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkin) mesti menegur bila perlu memberi sanksi. “Ini sudah menyangkut keselamatan pekerja, pelaksana proyek harus diberi sanksi. Kalau jatuh korban siapa yang mau tanggungjawab,” tandasnya singkat. (rd)   Jurnalis : Arnet Kelmanutu (IG : @kelmanutuarnet) Editor : Pebri Mulya