ILUSTRASI PERUMAHAN MEWAH : Suasana perumahan mewah atau elit di salah satu kawasan di Kota Depok, Rabu (5/8). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mencatat baru 5.059 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dibayarkan dari 28.774 SPPT se-Depok. Itu berdasarkan data sampai Rabu (5/8). Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza menjelaskan, waktu pembayaran memang masih lama jatuh tempo 31 Agustus. Apalagi, dengan adanya Covid-19 Pemkot Depok memberikan keringanan, dengan memperpanjang jatuh tempo bayar pajak jadi 30 Sepetember 2020. Sejauh ini, kata Reza, dari target 28.774 SPPT dengan nilai Rp256.496.992.496 khusus rumah mewah, baru 5.059 SPPT yang dibayarkan senilai Rp41.865.234.814. Masih tersisa 23.715 SPPT lagi yang belum bayarkan PBB-nya. “Jika dipersentasekan baru 16,32 persen yang bayar,” terangnya kepada Radar Depok, Rabu (5/8). Data yang masuk, lanjut mantan Lurah Krukut ini, Kecamatan Sukmajaya yang persentasenya tinggi yakni 27,16 persen. Rumah mewah Sukmajaya sebanyak 2.261, yang sudah bayar 444. Sementara, pesentase pembayaran PBB rumah mewah yang masih rendah di Kecamatan Cipayung. Cipayung berada di 6 persen, rinciannya 573 SPPT baru dibayarkan 50 SPPT. Kendati masih banyak waktu, sambung Reza, diharapkan pemilik rumah mewah bisa sesegara mungkin dapat membayar pajak. Mengingat, peningkatan pajak akan membawa dampak bagi pembangunn Kota Depok. Dan lagi sudah pasti akan membangkitkan ekonomi. “Yang belum bisa sesegera mungkin dibayarkan pajaknya,” tegas dia. Demi memudahkan pembayaran. Dia juga sudah bekerjasama dengan Bank BJB. Nantinya Bank BJB akan menyediakan mobil edukasi. Fasilitas tersebut diberlakukan untuk jemput bola bagi warga yang kesulitan membayar ke bank langsung. “Kami berikan kemudahan dengan jemput bola ke lokasi. Jadi kelurahan setempat bisa ajukan ke BKD,” jelasnya. Manager Operasional Bank BJB di Kota Depok, Kiki Taufik menjelaskan, demi memudahkan pembayaran PBB, Bank BJB hadir dengan menyediakan mobil edukasi. Adanya fasilitas tersebut nantinya wajib pajak (WP) dapat membayar PBB secara langsung. “Jadi kami berikan kemudahan dalam membayar pajak,” terangnya kepada Radar Depok. Menurut Kiki, dalam mobil edukasi terdapat juga pelayanan transaksi melalui ATM, dan setor-tarik tunai. Hadirnya mobil edukasi, merupakan permintaan BKD yang sebelumnya diajukan. “Sejauh ini Bank BJB masih terus menyediakan mobil edukasi sesuai permintaan BKD,” jelasnya. Terpisah, pemilik rumah di Pesona Khayangan, YR mengaku, memang belum membayar pajak rumahnya. Dia menunggu sampai jatuh tempo. Tapi, YR pastikan akan membayarnya. “Saya tiap tahun tidak luput bayar,” singkatnya saat kelokasi. (rd/hmi)   Jurnalis : Fahmi Akbar Editor : Pebri Mulya