RADARDEPOK.COM, DEPOK - Pemerintah Kota Depok mendapatkan satu penghargaan dalam Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (Pinunjul) tingkat Provinsi Jawa Barat 2021. Dengan kategori Terbaik Kelima Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam pengendalian inflasi. Walikota Depok, Mohammad Idris menuturkan, upaya pengendalian inflasi di tahun ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. "Masuk lima besar, memang harus diakui dan dikembangkan. Terutama menjadi tantangan bagi kami," terang Idris kepada Radar Depok, Kamis (29/7). Idris menambahkan, Pemkot Depok juga akan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta usaha lainnya yang dijalankan oleh masyarakat Kota Depok, dalam upaya menstabilkan inflasi daerah. "Kekuatan UMKM dan usaha kreatif masyarakat Kota Depok akan diberdayakan. Misalnya, melalui produk yang dijual di kawasan kantor pemerintahan tidak boleh dijual selain UMKM Depok. Tetapi untuk masyarakat sifatnya imbauan," bebernya. Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok, Wahid Suryono menjelaskan, selama masa pandemi Covid-19. Terjadi penurunan inflasi akibat menurunnya daya beli masyarakat. "Di 2019, mengalami inflasi 3,29 persen. Sementara di 2020 menurun jadi 1,78 persen. Dari Januari-Juni 2021 mencapai 1,08 persen," ungkapnya. Dalam menjaga laju inflasi agar tetap stabil, lanjut Wahid, diperlukan sinergitas yang baik khususnya dari Pemkot Depok. Serta memonitor harga komoditas secara berkala. "Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKP3) Kota Depok mengadakan program urban farming Nacipera Falimruta. Kemudian tim pengendali inflasi ada operasi pasar untuk memantau harga komoditas, serta menggelar bazar," bebernya. Dikatakannya, Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah Kota Depok mencanangkan beberapa strategi untuk mengendalikan sektor ekonomi di masa Pandemi. Diantaranya dari sisi inflasi, melalui tim inflasi daerah menjaga terkendalinya daya jual dan beli masyarakat. "Kedua, dari sisi akses keuangan, kami bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperluas hasil keuangan bagi pelaku usaha mikro. Agar mendapat dukungan akses keuangan. Dan terakhir, dari sisi digitalisasi daerah, karena momentumnya sekarang pandemi, membuat kecenderungan transaksi masyarakat agak bergeser. Terutama pemerintah daerah baik dari sisi belanja daerah atau pendapatannya harus go digital," tandasnya. Sebelumnya, pada Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Pemberian Apresiasi “Jawara Ekonomi Digital (Ajeg) Jawa Barat 2021” dan Apresiasi "Pinunjul" (Program INflasi UNggul JUara Lahir batin) Jawa Barat 2021", Selasa (27/7). Pemerintah Kota Depok menyabet satu penghargaan Pinunjul dengan kategori Terbaik Kelima Kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Acara yang bertemakan "Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital Untuk Mendukung Stabilitas Harga Dan Terwujudnya Visi Jawa Barat Provinsi Digital Melalui Penguatan Sinergi dan Kolaborasi" dilakukan secara dalam jaringan (daring) yang dihadiri Wakil WaliKota Depok, Imam Budi Hartono. Apresiasi oleh Bank Indonesia (BI) tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital serta mendorong perluasan ekosistem ekonomi digital di masyarakat, serta pengendalian inflasi terbaik. (rd/daf)   Jurnalis: Daffa Syaifullah Editor: M. Agung HR