Senin, 22 Desember 2025

Sri Utami Berharap Mekanisme Musrenbang Disempurnakan

- Selasa, 8 Februari 2022 | 22:09 WIB
SAMPAIKAN PENJELASAN: Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami (kedua dari kiri) saat menyampaikan penjelasan pada giat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cimanggis Tahun 2022. FOTO: IST
SAMPAIKAN PENJELASAN: Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami (kedua dari kiri) saat menyampaikan penjelasan pada giat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cimanggis Tahun 2022. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pekan ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah masuk di kecamatan, salah satunya di Kecamatan Cimanggis. Setelah selesai di seluruh kecamatan, Musrenbang akan bergeser ke Forum OPD.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami menyebutkan, memiliki beberapa catatan dalam Musrenbang. Setelah tujuh tahun menjadi anggota legislatif ia berharap pelaksanaan Musrenbang bisa lebih berkualitas terutama yang berasal dari buttom up, atau usulan dari masyarakat.

“Rencana pembangunan itu ada tiga sumber. Pertama, pendekatan teknokratif, kajian dari perguruan tinggi yang kemudian masuk di dalamnya janji Walikota dan tercermin di dalam RPJMD,” ungkap Sri Utami.

Kemudian kedua lanjut Sri, yaitu politis, dari pokok pikiran dewan. Dan ketiga adalah buttom up dari usulan masyarakat.

Sri Utami menilai, mekanisme di dalam buttom up ini yang mungkin perlu terus disempurnakan. Ia mengapresiasi untuk Rencana Pembangunan (Renbang) tahun 2023 yang dilaksanakan tahun ini sudah cukup bagus. Dengan mengalokasikan lima persen dari total APBD untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

“Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 130 tahun 2018. Infrastruktur masuk dalam menu pilihan. Nah, pokok pikiran dewan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Saya berharap dari Bappeda itu bisa memberikan petunjuk teknis (Juknis) Renbang itu lebih awal,” tutur Sri Utami.

Sri mengatakan, saat ini mekanismenya sudah betul diberikan juknis yang dishare ke kelurahan. Namun, dihari yang sama pada saat terjadinya Musrenbang itu diulang lagi dan dijelaskan ulang oleh Bappeda.

“Ini harusnya mundur dua bulan atau satu bulan, di akhir tahun itu sudah muncul Juknisnya. Sehingga camat dan lurah itu sudah bisa mulai mendata prioritas apa yang memang sesuai Juknis yang dibutuhkan setiap wilayah,” terang Sri Utami.

Menurutnya, di Musrenbang menunya tinggal menjabarkan usulan-usulan apa saja yang masuk, disesuaikan anggarannya lalu dimusyawarahkan untuk disepakati. Jadi benar-benar ada musyawarah.

“Kalau saat ini yang terjadi kan memberikan sambutan, penyampaian narasumber, dan tidak terjadi musyawarah. Pada akhirnya kemudian langsung diputuskan dalam bentuk berita acara,” ujarnya.

Sri Utami berharap, ke depan bisa lebih baik. Karena masing-masing wilayah berbeda kebutuhannya. Misalnya di Tugu, yang infrastruktur jalan lingkungan relatif sudah cukup baik. Jangan usulannya nanti balik lagi, beton dan aspal. Padahal yang dibutuhkan di situ adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk anak-anak bermain.

“Bayangkan anak-anak main bola di jalanan, sedih melihatnya. Jadi, harusnya fokusnya ke sana,” tandasnya.

Sebaliknya, ketika ada usulan RTLH nya banyak, ke depan harus berfikir bagaimana, mengentaskan kawasan ini terbebas dari RTLH. Untuk pembebasan lahan yang dibuat rumah susun, apakah Rusunawa atau Rusunami. Atau pengentasan sampah berbasis kawasan jika dibuka pastinya di Musrenbang akan sangat hangat, dan mungkin ada gagasan-gagasan konstruktif dari masyarakat.

“Karena mekanismenya tidak maksimal maka yang terjadi ego sektoral dari masing-masing RT/RW/wilayah. Padahal, sebetulnya yang kita inginkan adalah pembangunan yang punya daya ungkit tinggi, berdampak kepada masyarakat secara luas,” harap Sri Utami.

Sri menilai, jangan sampai pembangunan tersebar di sudut-sudut kampung, sebaliknya jalan utama itu tidak tersentuh pembangunan, karena tidak kebagian anggaran. Ke depan diharapkan mekanisme Musrenbang bisa disempurnakan.

“Apresiasi sekali lagi untuk Bappeda, proses Musrenbang kali ini, yang mengusung tagline green smart planning. Mudah-mudahan benar apa yang dicita-citakan bisa terwujud Depok yang Green dan juga sekaligus Smart,” tegas Sri Utami.

Sri mengatakan, sebentar lagi akan ada Musrenbang Forum OPD, dan selanjutnya Musrenbang Kota. Ia berharap nanti di Forum OPD itu lebih fokus kepada infrastruktur pusat kota, yang memang impact nya lebih luas.

“Misalnya transportasi publik, itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kita banyak dikiritik terkait dengan pedestrian yang sudah kumuh. Itu harus menjadi prioritas, agar masyarakat senang berjalan kaki, menuju pusat-pusat kota tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi,” pungkas Sri Utami. (gun/**)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X