RADARDEPOK.COM - Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Beji telah selesai melakukan pengawasan berbagai tahapan Pemilu 2024. Mulai dari, kampanye, masa tenang hingga pemungutan dan perhitungan suara tingkat kecamatan.
Ketua Panwascam Beji, Winda Agus Wulandari mengatakan, telah melakukan pengawasan secara melekat, guna meminimalisir angka pelanggaran yang dilakukan peserta pada pemilu 2024.
Baca Juga: Deklarasi hingga Kegiatan Berbagi : Basis 24 Desak Supian Suri jadi Walikota Depok
“Pengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan dan pencatatan kegiatan kampanye, sosialisasi pengawasan partisipatif, identifikasi kerawanan, kerja sama dengan stakeholder, dan pendirian posko aduan masyarakat,” kata Winda Agus Wulandari kepada Radar Depok, Minggu (10/3).
Pada masa tenang yang dilakukan 11 hingga 13 Februari 2024, Winda Agus Wulandari menjelaskan, pihaknya melaksanakan pembersihan alat peraga kampanye (APK) wilayahnya.
“Pembersihan APK di bagi menjadi 2 lokasi yaitu, Jalan Margonda Raya dan Jalan Juanda yang masih masuk dalam wilayah Batas Kecamatan Beji dan Jalan-jalan utama yang ada di wilayah kecamatan Beji,” ujar Winda Agus Wulandari.
Winda Agus Wulandari mengatakan, APK yang dibersihkan berupa Baliho, Spanduk, Banner dan Bendera Partai, dan mendapatkan sebanyak 3.321 APK yang tersebar di Kecamatan Beji dari berbagai partai.
“Dengan selalu berkoordinasi antara Bawaslu Kota Depok dan Panwascam se-Kota Depok dengan Satpol PP Kota Depok, Polres Kota Depok, Kodim Kota Depok, Dishub Kota Depok dan DLHK Kota Depok,” kata Winda Agus Wulandari.
Selain itu, Panwascam Beji telah melakukan pengawasan ketat terhadap proses distribusi logistik pemilu tersebut. Logistik tersebut diangkut dari Balai Rakyat Kecamatan Beji menuju 6 Kelurahan se Kecamatan Beji.
“Kami juga berkoordinasi dengan PPS di masing-masing Kelurahan untuk memantau dengan cermat setiap Tahapan Pendistribusian yaitu memastikan bahwa setiap Kotak Suara dan Perlengkapan Pemilu,” kata Winda Agus Wulandari.
Winda Agus Wulandari mengatakan, pihaknya juga menangani beberapa permasalahan saat pemungutan suara. Salah satunya beberapa TPS yang mengalami kekurangan surat suara yang cukup banyak.
“Yaitu di TPS 61 di Kelurahan Beji, untuk surat suara PPWP kekurangan 38 Surat Suara dan DPR RI kekurangan 10 buah, sedangkan DPD kelebihan 1 buah,” kata Winda Agus Wulandari.
Namun, kata Winda Agus Wulandari, dari semua kekurangan/kelebihan yang terjadi di 6 kelurahan tersebut, sudah langsung di tindak lanjuti oleh PPS di kelurahan masing-masing, dengan berkoordinasi dengan PKD Kelurahan.