671.395 Wajib Pajak di Depok Ganti NPWP Pakai NIK, Berlaku 1 Januari 2024 : Ini Data Lengkapnya

Baca Juga: XL Axiata Perkuat Ekosistem Green Smart City Berbasis IoT dan AI jadi Solusi Digital Ramah Lingkungan

Sementara itu, Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok, Nurayadin Rahman menjelaskan, Kemenkeu dan Kemendagri akan melakukan penyepadanan NIK dan NPWP hingga 31 Desember 2023.

Sebab, WP tidak dapat mengakses layanan perpajakan manapun terhitung 1 Januari 2024 apabila belum melakukan penyepadanan NIK dan NPWP hingga batas waktu yang sudah ditentukan.

“Karena, membuka sistem mengunakan NIK saja, tidak lagi menggunakan NPWP. Ini sangat penting karena ini merupakan kontrol sistem perpajakan, sehingga setiap orang dipaksa patuh terhadap perpajakan,” jelas Nuryadin Rahman.

Baca Juga: Bodep Fun offroad Penuh Kehangatan dan Diwarnai Canda Tawa

Nuryadin Rahman menjelaskan, penyepadanan NPWP dan NIK merupakan langkah awal pemerintah menyatukan Singel Identity Number (SIN) atau satu data yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Nantinya, nomor rekening bank, BPJS hingga SIM akan sepadan dengan NIK.

“Selama ini, laporan pajak banyak yang dilaporkan asal-asalan atau tidak sesuai. Nah kalau ini sudah berlaku, tidak ada lagi yang bisa mengelabui pajak lagi, sebab membeli atau memiliki sesuatu itu menggunakan KTP jadi semuanya terdata,” beber Nuryadin Rahman.

Baca Juga: Intip Keseruan Depok Ethnic Fashion Festival (DEFF) 2023, Puluhan Model dan Desainer Pamer Kreasi : Gong Si Bolong Pukau Penonton, Ini Kata Sekda

Hingga saat ini, ungkap Nuryadin Rahman, IKPI Cabang Depok turut membantu KPP Pratama Cimanggis maupun Sawangan untuk melakukan sosialisasi tentang penyepadanan NPWP dan KTP sesering mungkin.

“Kita juga sudah melakukan sosialisasi dengaan kecamatan dan kelurahan, saya rasa di Depok sudah berjalan dengan baik,” tandas Nuryadin Rahman. ***