Transfer ke Daerah Kena Potongan, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Faisyal Kawal Pengentasan Kemacetan di Depok dan Bekasi

RADARDEPOK.COM-Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan, Ahmad Faisyal Hermawan turut menyoroti adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.

Ahmad Faisyal Hermawan mendorong Pemprov Jawa Barat agar tetap memprioritaskan pengentasan kemacetan di tengah adanya keterbatasan anggaran, hal itu dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak.

Di antaranya, kata Ahmad Faisyal Hermawan, pengentasan kemacetan di kawasan Citayam yang merupakan perbatasan Kota Depok dengan Kabupaten Bogor, termasuk kemacetan di wilayah Kota Bekasi yang butuh dibangun jembatan layang.

"Di kawasan Citayam yang merupakan perbatasan Depok dan Bogor, termasuk kemacetan di Bulak Kapal, Bekasi yang membutuhkan dibangunnya jembatan layang,” jelas Ahmad Faisyal Hermawan.

Baca Juga: Masih Ada Warga Jawa Barat yang Terlantar di Aceh Akibat Bencana, Dedi Mulyadi Siap Bantu Pulangkan

Ahmad Faisyal Hermawan menginginkan, APBD 2026 diprioritaskan untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan sosial, hingga penerangan jalan umum (PJU) serta pemasangan gratis listrik bagi masyarakat kurang mampu.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal saat melakukan pengawasan penyelengaraan pemerintahan tahun anggaran 2025. (RADAR DEPOK)

Ahmad Faisyal Hermawan merincikan, anggaran infrastruktur jalan mencapai Rp4,8 triliun, kemudian pembangunan unit sekolah baru mencapai Rp500 miliar, anggaran untuk PJU Rp473 miliar dan pemasangan gratis listrik bagi masyarakat miskin Rp78 miliar.

“Saya mendorong, adanya tantangan keuangan di 2026 ini tak mengganggu kebutuhan prioritas di masyarakat,” jelas Ahmad Faisyal Hermawan.

Di samping itu, Ahmad Faisyal Hermawan mendorong agar Pemprov Jabar untuk menggabungkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar postur kelembagaan menjadi ideal.

“Selain itu, saya meminta Pemprov Jabar untuk mengelola langsung aset-aset strategis daerah dan menegosiasi ulang berbagai lembaga bisnis,” tandas Ahmad Faisyal Hermawan. ***