RADARDEPOK.COM – Kecamatan Tapos mulai mendapatkan pasokan logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Logistik tersebut berupa ribuan bilik suara yang sudah di berada di gudang logistik pemilu di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Depok.
Ketua PPK Kecamatan Tapos, Jaelani menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok sedang melaksanakan pendistribusian logistik. Untuk Kecamatan Tapos mendapatkan jadwal pengiriman logistik, berupa bilik pada 10 Januari 2024.
Baca Juga: Warga dan Aparatur Bojong Pondok Terong Depok Bantu Rumah Roboh
“Saat ini, kami sudah menerima sejumlah 2.992 bilik suara untuk mengisi 748 Tempat Pemungutan Suara (TPS), nantinya setiap TPS akan menerima 4 bilik suara,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Rabu (10/1).
Jaelani mengatakan, penggeseran logistik dari gudang KPU Kota Depok ke gudang logistik Kecamatan Tapos dengan tiga tahap. Karena, jumlahnya yang cukup banyak dan kendaraan distribusi yang terbatas.
“Semua sudah berjalan dengan lancar, belum ada kendala yang yang berarti dalam pergeseran logistik tersebut,” ucap dia.
Baca Juga: Puskesmas Cipayung Depok Raih Akreditasi Paripurna, Sebelumnya Utama
Natinya, kata Jaelani, semua proses tahapan logistik akan dilakukan di gudang yang memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi. Salah satunya, nanti akan dilakukan untuk kegiatan rekapitulasi suara.
“Kami hanya menggunakan gudang ini saja, untuk menyimpan dan melakukan kegiatan lainya,” tutur dia.
Sementara itu, Ketua Panwascam Tapos, Sofwan Munawar mengatakan, Panwascam saat ini memang sedang berfokus untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Salah satunya, saat ini adalah distribusi logistik.
Baca Juga: Longsoran TPU Jaranan Cilangkap Depok Makin Panjang, Nih Penampakannya
“Selain mengawasi tahapan kampanye, semua kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pemilu pasti ada pengawasannya dan juga terkait dengan distribusi logistik,” kata dia.
Panwascam Tapos, kata Sofwan Munawar, harus memastikan seluruh tahapan logistik dengan baik dan benar. Agar Nantinya, saat pelaksanaan pemungutan suara ataupun pencoblosan bisa berjalan dengan lancar.
“Kalau bilik itu ada kerusakan ataupun ada kekurangan, otomatis kan yang rusak itu tidak mungkin terpakai. Nah nanti kalau pun ada seperti itu nanti bagaimana kita berkoordinasi dengan PPK,” ungkap dia.