RADARDEPOK.COM – Pemerintah Pusat telah meluncurkan sebuah aplikasi modern Government Technology (GovTech) Indonesia, yang diberi nama INA Digital. Tujuannya, untuk menggerakan keterpaduan layanan digital pemerintah kepada masyarakat.
Peluncuran aplisasi modern ini, masuk ke dalam rangkaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). Kepala daerah di Indonesia tampak hadir.
Baca Juga: Dukung Pencalonan Imam Budi Hartono di Pilkada Depok, Ini Harapan Alumnus STM Panmas 314
Presiden Joko Widodo menjelaskan, peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” ujar Joko Widodo.
Baca Juga: Punya Panorama Alam yang Memesona, Puncak Puspa Destinasi Wisata yang juga Ramah Bagi Pendaki Pemula
Lewat INA Digital, Joko Widodo menegaskan, kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukannya memperlambat atau mempersulit masyarakat.
“Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” tutur Joko Widodo.
Saat ini, kata Joko Widodo, tercatat terdapat sekitar 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Letaknya yang Seakan Membelah Bukit, Membuat Curug Nyogong Ini Sangat Mempesona!
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!” kata Joko Widodo.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tambah Joko Widodo.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing masing.