RADARDEPOK.COM - Pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi risiko dan ketidakpastian, setelah pemangkasan suku bunga AS yang antara lain disebabkan oleh dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar dan yield), risiko geopolitik yang masih tinggi, dan pertumbuhan Eropa sangat lemah.
Hal tersebut disampaikan oleh Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jawa Barat, Roos Indrapurwati dalam keterangan resmi terkait Kinerja APBN regional Jawa Barat periode sampai dengan 31 Agustus 2024.
Roos Indrapurwati menjelaskan, saat ini kinerja ekonomi Jawa Barat triwulan II 2024 sudah tumbuh positif, yakni sebesar 4,95 persen (yoy), dengan PDRB ADHB sebesar Rp706,48 triliun dan ADHK sebesar Rp436,95 triliun.
“Neraca perdagangan Jawa Barat bulan Juli masih melanjutkan surplus sebelumnya, di angka USD 2,11 miliar. Nilai ekspor tercatat USD 3,33 miliar, sementara impor mencapai USD1,22 miliar,” ujar dia, Rabu (25/9).
Roos Indrapurwati mengatakan, inflasi domestik di wilayah Jawa Barat pada Agustus terbilang terkendali, yakni sebesar 2,39 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,90. Penyumbang utama inflasi yoy di antaranya adalah komoditas beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, dan cabai rawit.
“NTP dan NTUP Jawa Barat naik akibat semua subsektor alami kenaikan. NTP Juli sebesar 111,99 sementara NTN sebesar 113,61,” tutur dia.
Menurut dia, APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp16,66 triliun dengan total pendapatan sampai 31 Agustus 2024 mencapai Rp99,85 triliun (60,98 persen dari APBN total belanja Rp83,19 triliun (65,72 persen dari APBN).
Selain itu, pendapatan Wilayah Jabar tumbuh sebesar 1,98 persen (yoy) atau senilai Rp1,94 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 14,18 persen atau senilai Rp43,89 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 9,40 persen atau senilai Rp3,47 triliun.
“Kenaikan Bea Masuk sebesar 9,91 persen karena terdapat importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit cukup signifikan.” kata dia.
Roos Indrapurwati menjelaskan, kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 15,99 persen atau senilai Rp4,29 triliun. Pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja, pertumbuhan terbesar pada belanja barang sebesar 20,54 persen atau senilai 2,27 triliun.
“Realisasi TKD tumbuh sebesar 13,94 persen (yoy). Pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana kecuali DAK Fisik yang terkontraksi. Realisasi terbesar padaDAU sebesar Rp46,99 triliun. Pertumbuhan tertinggi pada Dana Insentif Fiskal,” ucap dia.
Lanjut dia, keseimbangan Primer menunjukkan surplus sebesar Rp16,66 triliun yang lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Semakin membaiknya kinerja penerimaan perpajakan dan PNBP memberikan andil yang kuat dalam menciptakan angka surplus.
“Penerimaan pajak s.d. Agustus 2024 mencapai Rp76,235 triliun. Penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh positif sebesar 3,01 persen (Rp2,230 triliun), dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar -3,57 persen (Rp1,291 triliun) dibanding periode yang sama tahun lalu.