DEPOK-Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, ambil sikap terkait program ujicoba Sistem Satu Arah(SSA). Kedua fraksi ini menilai SSA di Jalan Nusantara, Dewi Sartika, dan Arief Rahman Hakim kondisi kemacetan belum bisa dihindari, dan merugikan banyak pihak. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Veronica Wiwin Widarini mengatakan, program SSA infrastrukturnya kurang memadai, dan sosialisasi secara masif kepada warga yang terkena dampak SSA snagatlah minim. “Ini perlu menjadi perhatian Walikota Depok, sehinga warga tidak kaget mendadak,” kata Veronica kepada Harian Radar Depok, kemarin. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menolak keras SSA dan diminta untuk dikembalikan seperti semula. Langkah ini dilakukan karena kebijakan Pemerintah Kota Depok, yakni SSA yang diterapkan oleh Walikota Depok di tiga ruas jalan tersebut masih  banyak keluhan. “Kami telah lakukan pertemuan dengan warga di RW03, 13, 19, dan RW20 Kelurahan Depok pada 11 September. Mereka mengeluh ke kami, lalu Fraksi PDI Perjuangan SSA belum perlu diterapkan di tiga titik ruas jalan itu,” ungkap perempuan yang juga menjabat Anggota Komisi C DPRD Depok ini. Berdasarkan hasil pertemuan dengan perwakilan warga itu, kata Veronica dampak SSA pada pendapatan sosial pelaku usaha, seperti di Pasar Depok Jaya yang berlokasi di Jalan Nusantara terjadi penurunan hingga 40 persen. Lalu tidak hanya itu, Anggota DPRD Dapil Cimanggis itu pun menyebutkan prilaku pengendara selama SSA lebih mengutamakan kecepatan, sehingga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. “Khawatir warga yang hendak menyebrang di jalan tersebut, Selasa (12/9) malam terjadi kecelakaan lalu lintas. Korbanya ibu-ibu lagi,“ tegas perempuan yang sering disapa Vero itu. Adanya tuntutan aspirasi warga tersebut, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan, antara lain SSA harus ditinjau ulang kebijakan pemerintah Kota Depok. Harus dikembalikan ke sistem semula dan bila Pemerintah ingin mengurai kemacetan, Fraksi PDI Perjuangan kata Vero segera siapkan infrastruktur yang memadai. “Seperti perbanyak pelebaran jalan, buat jembatan penyebrangan orang, pedangang-pedangang UKM diberikan ruang untuk berjualan di area sekitar, sehingga tertata baik,” tuturnya. Terpisah, Ketua Fraksi PAN DPRD Depok, Fitri Hariono mengaku, memiliki komitmen untuk segera meninjau ulang SSA. Sebab banyak faktor dan aspek SSA perlu ditinjau ulang. Kalau perlu dibatalkan.  “Tidak setuju, karena SSA itu bukan jawaban menanggulangi kemacetan di Kota Depok,” ungkap Fitri. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kemacetan disarankan membuka jalan baru, buat fly over di Jalan Dewi Sartika, dan mempelebar jalan utama. Namun, dampaknya SSA menimpa masyarakat dan para pedangang di sepanjang  Dewi Sartika, Nusantara, dan Arief Rahman Hakim yang sudah puluhan tahun. “Pendapata nmereka berkurang. Kan masukan dari warga Depok juga harus didengar,” kata Fitri. Fraksi PAN tetap meminta untuk pemerintah meninjau  kembali dan dievaluasi terkait SSA. Terutama hal ini Dishub Kota Depok membuat kajian yang mendasar, baik untuk semua yang terkait penanggulangan kemacetan di Kota Depok. ”Dari berbagai aspek harus di tinjau ulang,” kata dia.(irw)