ADE/RADAR DEPOK PAPARAN : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso saat menjadi pembicara pada kuliah umum tentang Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembangunan Nasional di Auditorium Gedung Dekan FEB UI, Jumat (17/11)
DEPOK-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia, dibutuhkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastruktur harus diutamakan, karena akan membangkitkan ekonomi di sekitar sarana infrastruktur itu dibangun.
"Infrastruktur jelas akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak. Apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Auditorium Gedung Dekan FEB UI, Jumat (17/11).
Menurut Wimboh, infrastruktur akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak, apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada pencapaian indikator sosial ekonomi Indonesia. Hal tersebut tercermin pada kuarta III 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,0% dengan inflasi relatif stabil dalam tingkat yang terkendali. Adapun persentase pengangguran juga dalam trend menurun menjadi 5,5% pada Agustus 2017 dari 5,61% pada Agustus 2016. Kuliah Umum yang bertajuk “Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembangunan Nasional” tersebut, diikuti oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wimboh juga mengatakan, pembiayaan infrastruktur sangatlah besar, dan akan tidak cukup apabila hanya murni dibiayai oleh APBN. Untuk itu, OJK akan mengarahkan sumber pembiayaan digali dari Pasar Modal.
"Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kita akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," lanjut Wimboh.
Menurutnya, Saat ini Pemerintah menargetkan biaya pembangunan program strategis 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaanya melalui berbagai produk yang sudah ada.
Pada tahun ini, lanjut Wimboh, penghimpunan dana di Pasar Modal sudah mencapai Rp.220 triliun sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp414,5 triliun dan IPO, right issue, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi Rp259,44 triliun.
Selain pasar modal, sambung dia, sektor jasa keuangan nasional juga diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. OJK akan senantiasa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan penting bagi pembangunan infrastruktur, sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.
Wimboh juga menjelaskan, perkembangan Fintech yang tumbuh pesat dan membutuhkan regulasi yang tepat seperti dengan pembentukan fintech center. Sampai September perkembangan Fintech peer to peer lending, total agregat pemberi pinjaman sebanyak 63.869 orang atau naik 344,68 persen.
“Total agregat peminjam sebanyak 157.276 orang atau meningkat 208,8 persen. Sementara total akumulasi pendanaan per September sebanyak Rp1,66 triliun atau meningkat 632,58 persen, dengan rasio pinjaman macet 2016 (0,44 persen) dan 2017 (0,84 persen),” kata Wimboh.
Selain itu, Wimboh juga mengatakan, Ekonomi Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-16 Dunia dan terbesar ke-8 menurut (PDB-PPP). Hal tersebut dapat dihitung dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) yang menembus 3 triliun dollar AS.
“Saya optimistis ekonomi Indonesia ke depannya akan menduduki peringkat ke-7 dunia dan terbesar ke-5 menurut (PDB-PPP) pada tahun 2030,” kata Wimboh.
Menurut Wimboh, Indonesia kini memiliki 45 juta penduduk dalam kategori kelas menengah (consuming class) dan berharap ke depannya Indonesia memiliki 135 juta penduduk di kategori kelas menengah pada tahun 2030.
Hal tersebut dapat dilihatdari penetrasi internet di Indonesia yang kini mencapai 51,8% dari total populasi penduduk Indonesia, namun Wimboh optimis ke depannya Indonesia akan bekerja sama dengan Tiongkok dan India agar menjadi Top Innovators dalam pengembangan teknologi informasi.
“Indonesia membutuhkan 113 juta skilled workers pada tahun 2030, sedangkan saat ini Indonesia memiliki 55 juta skilled workers,” pungkas Wimboh. (ade)