FOTO: Supariyono
Wakil Ketua DPRD Kota Depok DEPOK- Wakil Ketua DPRD Kota Depok Supariyono menegaskan,  pelaksanaan Penerimaan Peserta Disik Baru (PPDB) khusus di SMP dan SMA tahun ini harus lebih baik, dari tahun kemarin. PPDB di tahun lalu, kata dia perlu dievaluasi antara lain, aturan atau regulasi di Pemerintah Kota Depok yakni Dinas Pendidikan (Disdik) Depok yang memang tidak tegas. Contohnya, kata dia, dalam penerimaan siswa baru ada yang berdasarkan nilai dan ada kuota warga miskin. Nah kuota warga miskin ini, tegas dia, yang membuka peluang multi tafsir. Demikian pula dengan sistem zonasi yang juga sedang jadi masalah di beberapa daerah bukan hanya di Depok. ”Begitu juga dengan istilah bina lingkungan, sistem afirmasi dan yang serupa itu yang membuat tafsirnya begitu banyak,” kata Supariyono, kepada Radar Depok, kemarin. Tak hanya itu, pemkot juga  harus mengeluarkan aturannya tidak jauh-jauh hari, padahal perintah alih kelola untuk SMA dari kota/kabupaten ke provinsi kan sejak tahun 2014,  seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak dini. Dalam aturan juga lanjut Politikus PKS ini jangan dibuat sama rata bagi semua daerah.  Karena kondisi satu daerah dengan daerah lain berbeda -beda. ”Hal ini berdampak pada proses pendidikan satu daerah,” kata dia. Contohnya DKI, yang penduduknya cenderung tidak terlalu tinggi pertumbuhannya bisa jadi sekolah yang  butuh siswa, tapi bagi daerah lain sekitar DKI seperti  Depok yang pertumbuhan penduduknya sangat tinggi hal ini akan jadi persoalan. Kaitan pendidikan seharusnya setiap daerah dibuat cluster sebagai mana halnya terkait dengan keuangan daerah di mana ada daerah dengan kemampuan keuangan rendah, sedang dan tinggi. “Dalam bidang pendidikan juga bukan hal yang  haram mengelompokkan daerah sesuai dengan kemapuan pengelolaan pendidikan,” tandasnya.(irw)