DEPOK – Pembangunan infrastruktur khusus jalan utama di Kota Depok untuk mengurangi kemacetan membutuhkan dana besar. Pembangunan lanjutan Jalan Juanda ke arah Cinere atau jalan arteri (pendamping jalan tol) dan pembangunan Jalan flyover Margonda, Dewi Sartika dan Siliwangi (Markaswangi) misalnya. Pemkot Depok, mesti nyiapkan dana Rp4 triliun.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Manto Jorgi mengatakan, rencana pembangunan jalan utama memang cukup mahal, membutuhkan dana triliunan rupiah.
Seperti pembangunan jalan arteri lanjutan Jalan Juanda sampai Cinere membutuhkan dana sebesar Rp 3 triliun. Dana sebesar itu, hanya untuk pembebasan lahan. Namun, pembebasan lahan untuk pembangunan itu terkendala dana.
Terusan Jalan Juanda, sambung Manto, pihaknya sudah membuatkan program dan DED-nya. Dimana panjangnya sekitar 7 sampai 8 kilometer.
Pada dasarnya, pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR setuju. Namun, pemerintah pusat meminta pemkot membebaskan lahan yang akan dijadikan terusan jalan tersebut.
“Dana yang dibutuhkan Rp3 triliun. Tapi, kemampuan anggaran APBD Pemkot Depok terkendala,” kata Manto, kepada Radar Depok Rabu(28/2).
Meski begitu, pembangunan terusan Jalan Juanda–Cinere ini dipastikan tidaka tahun ini dibangun. “Untuk pembebasan lahan warga mau saja, lahanya dibebaskan,” tegasnya.
Selain terusan Jalan Juanda, sambung Manto, pembangunan flyover Markaswangi juga cukup besar. Ia menyebutkan pembangunan flyover tersebut sesuai perencanaan anggaranya sebesar kurang lebih RP 1 triliun.
“Markaswangi ini sebenarnya sudah dikaji dan dibuatkan DED-nya. Dan DED-nya sudah diserahkan ke Kementrian PUPR, kini kami masih menunggu tindak lanjut pihak kementrian,” jelas Manto.
Bahkan, merancang flyover Markaswangi sejak 2015. Di dalam rancangannya tidak hanya membangun flyover, tapi juga merancang pembangunan underpass di kawasan Jalan Dewi Sartika yang kerap menjadi titik kemacetan karena terdapat lintasan rel kereta api.
"Sudah sejak 2015 kami telah merancang Markaswangi, ada dua pilihan, membangun flyover atau underpass. Dua pilihan tersebut sudah ada Detail Engenering Design (DED)," ungkap Manto.
Terkait Jalan Sawangan, Manto menjelaskan, jalan tersebut sudah diambil ahli oleh Pemerintah Pusat. Jadi, Pemkot Depok tak bisa intervensi belanja modal untuk jalan tersebut.
“Jadi kita berharap kalau ada kerusakan jalan mengusulkan ke pusat, baik penataan drainase maupun jembatan,” kata dia.
Meski demikian, tambah Manto kalau ada lubang kecil di Jalan Sawangan DPUPR bisa mengunakan dana perawatan.
“Status jalan milik Kota Depok ada sekitar 1.000 kilometer lebih, sedangkan jalan nasional 41 kilomter, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada 11 kilometer. Jadi bisa dibayangkan perbaikan dan perawatan pemkot oleh DPUPR luar biasa,” bebernya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dapil Depok dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmat, mengatakan, Pemkot Depok jangan ragu dalam mengajukan bantuan anggaran untuk pembangunan Kota Depok.
Karena anggaran tentunya telah disiapkan.
"Pemkot Depok harus konsisten serta tidak perlu malu mengajukan anggaran untuk kepentingan pembangunan," imbuhnya.
Kondisi Kota Depok saat ini sudah sangat parah sehingga perlu terobosan pembangunan infrastuktur jalan, baik pelebaran jalan, pembangunan jalan baru maupun kelanjutan proyek jalan tol yang sampai sekarang terhenti.
Sebagian besar kepala daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat sangat rajin mengajukan usulan anggaran pembangunan untuk daerah atau wilayahnya, namun Pemkot Depok jarang mengajukan usulan tersebut," tutur Hasbullah.(irw)