FOTO: Ayi Hambali, Senator dari Provinsi Jawa Barat DEPOK - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), mulai bergerak cepat mengentaskan permasalahan Pasar Kemirimuka.  Kemarin, DPD RI pastikan bakal kepoin kenapa Pemkot Depok selalu kalah di meja hijau dengan PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Senator dari Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menyebutkan, senketa lahan Pasar Kemirimuka sebenarnya memang sudah inkrah, dan Pemkot Depok nampaknya sudah mengaku kalah. “Kayaknya Pemkot Depok memang sudah mengaku kalah,” kata Ayi Hambali kepada Harian Radar Depok, kemarin. Namun, dia mempertanyakan kenapa Pemkot Depok bisa kalah dalam sengketa lahan Pasar Kemirimuka. Sehingga pihaknya ingin menginventarisir data yang telah dikumpulkan Pemkot Depok, dan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Menurutnya, pihaknya akan segera berdiskusi terkait masalah tersebut, dirinya juga ingin mempertanyakan masalah tersebut. “Pertanyaannya kenapa Pemkot bisa kalah, apa ada data pemkot yang tidak diajukan dalam persidangan, atau memang PT Petamburan bisa memberikan bukti lebih lengkap,” terang Ayi. Sementara itu, Koordinator Satgas Bela Negara Pasar Kemirimuka, Karno Sumardo mengatakan, pedagang pasar tidak ingin mengusasi lahan Pasar Kemirimuka, tapi dia mengaku hanya ingin mengmebalikan lahan milik Negara dikelola oleh Negara, dan tidak dikelola oleh swasta. Karena menurutnya, lebih senang jika berdagang dikelola oleh pemerintah daripada dikelola swasta. “Seenak-enaknya dikelola oleh swasta, tapi lebih enak dikelola pemerintah,” kata Karno. Sebelumnya, ketika Paguyuban Pedagang Pasar Kemirimuka mengadukan konflik lahan pasar antara Pemerintah Kota Depok dan PT Petamburan, ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (24/5). Ketua BAP Abdul Gafar Usman mengatakan, DPD RI akan mengambil langkah pertama dengan menggali informasi dari Pemprov Jawa Barat, Pemkot Depok, dan PT PJR. "Setelah semua informasi terkumpul, apakah itu pertemuannya di sini atau kami yang ke Depok, baru kita berbicara khusus dengan Menteri Agraria," ujar Abdul.(rub)