HUMAS FOR RADAR DEPOK
DIGANJAR : Walikota Depok Mohammad Idris menerima penghargaan opini wajar tanpat pengecualian(WTP) yang ke tujuh kalinya dari BPK Provinsi Jawa Barat untuk semester satu 2018. Penyerahan penghargaan itu di Auditorium Lantai 5 Gedung, Bandung, Rabu (30/5). DEPOK – Pengelolaan keuangan Kota Depok memang sudah tak diragukan lagi. Faktanya kemarin, selama tujuh tahun beruntun dari 2011, kota yang dipimpin Mohammad Idris mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Penyerahan penghargaan itu langsung diterima Walikota Depok Mohammad Idris dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Depok Supariyono, di Auditorium Lantai 5 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung. Walikota mengatakan, pemerintah Kota Depok berhasil mempertahankan opini WTP untuk tahun anggaran 2017. "Alhamdulillah LHP TA 2017 mendapat opini WTP dari BPK, dan ini adalah WTP ketujuh,” kata Idris kepada Harian Radar Depok, kemarin. Sebelumnya, kata dia, telah mendapatkan opini WTP atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Sudah enam kali berhasil mendapat opini WTP untuk tahun 2011 hingga 2016," jelasnya. Pencapain penghargaan WTP, sambungnya tidak mudah. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPK. Konsultasi ini terkait permasalahan yang timbul dengan pengelolaan keuangan, untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang tepat waktu. Lalu juga sesuai pedoman, juknis, format dan waktu yang telah dijadwalkan. "Semoga raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, dalam pengelolaan dan peningkatan SDM, juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan dan akuntabel," harap Walikota. Wakil Ketua DPRD, Kota Depok Supariono mengapresiasi Pemerintah Kota Depok mendapatkan predikat atau opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan oleh BPK. "Kami mengucapkan selamat, semoga capaian yang baik ini dapat terus dipertahankan," kata Supariono. Meski begitu WTP ini tidak menjamin adanya penyimpangan atau  kerugian dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi setidaknya penyajian laporan keuangannya baik. "Kita sudah cukup baik, mudah-mudahan penyimpangan dan kerugian keuangannya juga dapat semakin ditekan," kata dia.(irw)