AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PERINGATAN LANJUTAN : Kabid Transmas Tibum dan Pamwal Satpol PP Kota Depok, Kusumo didampingi petugas kepolisian saat melakukan sosialisasi terhadap PKL mengenai penertiban yang akan dilaksanakan di kawasan Terminal Kota Depok, kemarin. DEPOK - Dirasa mengganggu saat pembangunan Terminal Metro Stater. Selama tiga hari sampai Minggu (5/8), sedikitnya 67 pedagang di terminal akan ditertibkan.  Sementara rencana pembanguna mega proyek tersebut dilakukan Selasa (7/8). "Kita tertibkan pedagang di wilayah teriminal. Penertibkan ini dilakukan dengan cara damai dan humanis," kata Kabid Transtibum Kusumo, kepada Harian Radar Depok di lokasi, Jumat (3/8). Menurut dia, penertiban pedagang sebagai bentuk mendukung kegiatan pembangunan Terminal Terpadu. "Penertiban kami berikan waktu hingga Minggu. Mereka (pedagang) harus menertibkan sendiri atau membongkar," kata Kusumo. Sementara, Pedagang Terminal Nur Hayati (48) mengaku, bingung memcari tempat  berjualan, karena belum ada tempat pengantinya. "Belum tahu kemana, penertiban ini baru dapat informasi pada Rabu (1/8)," kata Nur. Perempuan yang sudah tiga tahun berjualan di Terminal Terpadu itu akan membongkar warungnya. "Saya tidak menuntut apa-apa, berharap pihak pemerintah memberikan tempat untuk berjualan," kata dia. Salah satu Direksi PT Andhika Investa, Nano menegaskan, target pembangunan terminal moderen tersebut selama satu tahun. "Ini kita kebut, karena kami ingin proyek pembangunan terminal cepat selesai dan bisa segera digunakan masyarakat," Ucap Nano. Nano menuturkan, seluruh perijinan yang mendukung Terminal Metro Stater tersebut juga diakuinya telah dipenuhi. “Seperti ijin sudah keluar mulai dari kajian tehnis, keselamatan, rekayasa lalu lintas baik dari Kemenhub maupun Pemkot Depok sudah selesai semuanya, untuk masalah teknis saya kira sudah tidak ada masalah," katanya. Namun, menurutnya ada satu kendala yang harus diantisipasi setelah terminal tersebut rampung. Yaitu, kebiasaan dari masyarakat Kota Depok dalam menaati peraturan-peraturan di dalam Terminal Metro Stater. "Yang menjadi masalah adalah budaya kebiasaan masyarakat kota Depok, karena dalam waktu singkat diupgrade seperti Jakarta jadi harus ada pembinaan dinas terkait mengenai hal ini," paparnya. Pihaknya juga akan terus memikirkan solusi kemacetan yang mungkin terjadi selama proses pembangunan terminal. "Terminal itu kan dampaknya kemana - mana, timbul kemacetan dan alur keluar masuknya kendaraan. Seperti diketahui kebijakan pemerintah berdasarkan UU tidak dibenarkan kendaraan mengendap mereka harus bergerak terus," pungkasnya. Seperti diketahui, pembangunan Terminal Metro Stater kota Depok mengeruk anggaran senilai Rp1,3 triliun, yang merupakan hasil kerjasama antara PT Andhika Investa yang bergerak sebagai investor swasta dan Pemerintah Kota Depok.(irw)