AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
KURANGI BEBAN JALAN MARGONDA: Aset Terminal Jatijajar sudah diserahkan oleh pihak Pemkot Depok ke BPTJ dan rencananya akan dioperasikan hari ini. DEPOK – Kehadiran Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah memberikan kejelasan tentang bagaimana pembenahan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek harus dilakukan. Namun demikian, perlu perubahan mindset di semua stakeholder yang terlibat agar acuan yang ada di dalam RITJ dapat diimplementasikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono pada kesempatan Sosialisasi Perpres No 55 Tahun 2018 tentang RITJ yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. “Perpres ini merupakan bukti besarnya perhatian Presiden tentang pentingnya pembenahan transportasi Jabodetabek. Hanya dalam satu minggu rancangan Perpres ini diajukan, Presiden telah menandatanganinya,” kata Bambang kepada Radar Depok, kemarin. Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa sebelum ditandatangani Presiden, keseluruhan sebanyak 8 bupati/wali kota dan 3 gubernur di wilayah Jabodetabek serta beberapa menteri terkait telah membubuhkan persetujuan tanda tangan terhadap konsep RITJ tersebut. Menurut Bambang, perubahan mindset yang diperlukan di antaranya adalah menyangkut masalah pendanaan yang telah dicanangkan dalam RITJ hingga tahun 2029. Terkait pembiayaan, Bambang menyebut bahwa kegiatan tersebut tidak mungkin hanya menggantungkan pada keuangan pemerintah. “BPTJ akan berinisiatif di depan untuk mengupayakan sumber penganggaran alternatif termasuk bantuan luar negeri,” jelas Bambang. Selain itu, lanjut Bambang, BPTJ akan mengupayakan semacam sekretariat tetap bersama yang beranggotakan semua stakeholder yang terkait untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik. ”Koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program sering menjadi masalah, oleh karenanya hal ini akan kita atasi dengan sekretariat bersama ini,” paparnya. Humas BPTJ Budi Rahadjo menambahkan, pengelolaan transportasi di Indonesia khususnya di wilayah-wilayah yang teraglomerasi (wilayah terpusat) merupakan salah satu isu transpotasi yang krusial saat ini. Meski wilayah-wilayah teraglomerasi di Indonesia saat ini sudah banyak bermunculan namun penanganan yang dilakukan secara khusus baru dilakukan di wilayah Jabodetabek. Pendirian kelembaga BPTJ pada tahun 2018 sebagai acuan program merupakan bentuk penanganan khusus wilayah teraglomerasi di Jabodetabek. Budi berharap keseriusan dalam penanganan transportasi di wilayah Jabodetabek ini dapat menjadi model bagi penanganan daerah-daerah teraglomerasi lainnya di Indonesia. “Selama ini kami juga telah berusaha mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendorong pembenahan transportasi di Jabodetabek, misalnya penerapan kebijakan ganjil genap di pintu tol Bekasi, Cibubur dan Tangerang. Selain bersama Pemprov DKI Jakarta, bersama para stakeolder lainnya melaksanakan kebijakan ganjil genap di jalan arteri selama Asian Games lalu,” ungkapnya. Lebih lanjutnya, Kementerian Perhubungan sedang mengupayakan kebijakan ganjil genap dapat dilakukan di wilayah-wilayah teraglomerasi lainnya di Indonesia. Untuk diketahui, kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ dihadiri oleh unsur Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bekasi, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang. Sementara itu, kata Budi, pada 17 September Terminal Jatijajar Depok di Jalan Raya Bogor akan diresmikan dan segera difungsikan. “Besok (hari ini, red) diresmikan, “ kata Budi. Pemerintah Kota Depok sudah menyerahkan aset Terminal Jatijajar ke BPTJ pada 4 Juni 2018. Penyerahan itu langsung dilakukan Walikota Depok, Mohammad Idris. Dalam penyerahan aset tersebut, sambung Budi, pihak Pemkot Depok dan BPTJ sepakat untuk mengoperasikan Terminal Jatijajar pada 2018. “Kalau ada bangunan yang rusak, iya kami akan perbaiki dahulu untuk menunjang operasional,” ulas Budi. Sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Terminal Jatijajar yang akan dilaunching pada September 2018. “Target mereka akan dilaunching September, nanti akan dioperasionalkan setelah selesai proyek pembangunan jembatan,” ujar Idris. Pemkot telah melakukan sosialisasi kepada pengemudi bus AKAP, dan mempersiapkan sarana untuk pemindahannya dari masing-masing perusahan bus. “Ketika Terminal Jatijajar telah beroperasi, nanti akan kami tutup semua terminal yang berada di luar Jatijajar,” katanya. (irw)