Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta oleh Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), diterapkan salah satunya di Jalan Margonda Depok. Penerapan jalan berbayar akan diterapkan pada 2020 di Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat mendapat tanggapan dari pemerintah kota tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono angkat bicara, soal kebijakan BPTJ menerapkan Jalan Margonda berbayar di 2020 sangat lucu. Menurut dia, Jalan Margonda bukan dibuat oleh BPTJ. Lalu jika jalan tersebut diterapkan program ERP akan menjadi protes keras dari masyarakat. “Ya kalau mau berbayar, BPTJ buat jalan sendiri lah. Kaya jalan tol itu bisa menjadi alternatif orang yang gak masuk Jalan Margonda. Tidak cocok lah,” tegas Politikus PKS ini. Sebenarnya, sudah ada trobosan untuk mengatasi kemacetan Jalan Margonda, yaitu adanya jalur Tol Cijago dan Desari. Kedua jalur tol itu sudah menjadi alternatif bagi warga Depok yang tinggal di bagian Timur dan Barat tidak melintasi Jalan Margonda untuk menuju Jakarta atau sebaliknya. “Itu sudah menjadi alternatif orang tidak masuk Jalan Margonda. Cukup lewat tol tidak harus ke jalan Margonda. Potongan tol itu mengurangi beban Margonda,” tegas pria yang sering disapa IBH. Sementara itu, Bukan tanpa alasan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menetapkan Jalan Margonda Raya menjadi berbayar melalui sistem electronic road pricing (ERP) pada akhir 2020. Kemacetan di Jalan Margonda menjadi sorotan pusat, namun Pemkot dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, sampai saat ini BPTJ sedang menyusun road map. “Kami sedang mengkaji regulasinya,” kata Bambang. Sementara itu, Pengamat Transportasi yang juga terlibat dalam kajian penerapan ERP, Djoko Setijowarno mengatakan masalah kemacetan di Jalan Margonda sudah semakin parah. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kedepan, Jalan Margonda akan macet total karena kebanyakan beban. Solusinya keberadaan angkutan umum harus semakin dikembangkan. “Mengurai masalah kemacetan, harus berbanding lurus dengan pelayanan transportasi umum,” kata Djoko. (rd)   Jurnalis : Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto) Editor : Pebri Mulya