MASIH BELUM JELAS : Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Raya Margonda. Wacana penerapan berbayar dikawasan jalan tersebut masih belum ada kepastian dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Penerapan Jalan Margonda berbayar hingga kini belum juga bisa di pastikan. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), masih berkutat pada aspek skema payung hukum saat merealisasikannya. Ada tiga aspek lagi yang belum dibahas BPTJ. Kepala Bagian Humas BPTJ, Budi Rahardjo mengatakan, masih banyak langkah yang harus diselesaikan, guna merealisasikan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Depok. Masih ada empat skema yang harus diselesaikan, antara lain skema payung hukum, skema pembiayaan, skema teknis, dan skema kelembagaan. Dia mengatakan saat ini BPTJ masih berkutat di skema payung hukum. “Belum ada yang signifikan, skema payung hukum saja belum selesai, kami masih berupaya menyelesaikan dan melengkapi,” kata Budi kepada Radar Depok, Selasa (18/2). Terkait wacana target pemberlakuan sistem berbayar tahun 2020, BPTJ tak menampik. Dia meyakinkan 2020 sistem ini berjalan. “Tidak bicara pertengahan tahun, tapi 2020 ini bisa terealisasi, saya berupaya sekuat tenaga,” kata Budi. Upaya tersebut menurutnya, sebagai pengurai kemacetan yang terjadi di Kota Depok. Jalan Margonda Raya yang menjadi jantung jalur lalu lintas di Kota Depok selalu menjadi masalah. “Inikan tindak lanjut dalam upaya pengurai kemacetan,” tegasnya. Namun demikian, sistem tersebut menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Ada yang menganggap sistem berbayar malah semakin membuat macet. Menurut warga Kacamatan Pancoranmas, Astuti sistem berbayar malah akan semakin macet. “Kalau gitu (berbayar), jalan selain Jalan Nusantara, dan Jalan H Asmawi, Beji bakal macet, karena pengendara yang tak mau bayar pasti lewat situ,” kata Astuti. Perlu ada solusi sebagai antisipasi kepadatan kendaraan di jalan penghubung Jalan Margonda Raya. “Kalau mau, benahi dulu jalan penghubungnya,” ucap Astuti. Terpisah, warga Beji, Misbach mengaku, sepakat dengan program berbayar, karena lalu lintas akan lengang. Maksud dari jalan berbayar inikan kalau macet baru bayar, kalau tidak macet yan tidak bayar. “Saya setuju, karena kan lalu lintas bisa sangat lancar, keluar dari Jalan Beji, tinggal langsung sampai  Jakarta selatan,” tandas Misbach. (rd)   Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto) Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)