MONITORING : Disnaker Kota Depok saat melakukan monitoring ke perusahaan terkait penerapan PSBB, di PT Panasonic Industrial Components Indonesia, Sukamaju Baru, Tapos, baru-baru ini. FOTO : DISNAKER FOR RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - H-7 Idul Fitri atau Lebaran merupakan batas akhir pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Nah, jika ada perusahaan yang menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 Tahun 2016 ini. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok membuka posko pengaduan THR, di Gedung Dibaleka II lantai VIII,  pukul 07:30-16:00 WIB. “Kami buka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker, sejak 14 Mei sampai 19 Juni 2020,” ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, kepada Radar Depok, Jumat (15/5). Menurut Manto, ketetapan dikeluarkannya THR apabila masa kerja karyawan sudah lebih dari satu tahun, sehingga harus mendapat THR satu bulan gaji. Sementara THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional. Pengaduan dilakukan jika pada H-7 Lebaran, THR belum juga dikeluarkan oleh perusahaan. “Ada pengecualian bagi perusahaan yang belum mampu atau dilakukannya penundaan sesuai Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan RI nomor N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19," terangnya. Dalam SE yang diterbitkan, lanjut Manto, memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku. Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah, jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," jelasnya. Dia menegaskan, melalui peraturan yang sudah ditetapkan ini, perlu menjadi perhatian bagi pemimpin perusahaan untuk memenuhi hak tenaga kerja. Khususnya di Kota Depok. “Kami berharap semua perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan,” terangnya. Diketahui sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Selama Pandemi Korona, beberapa waktu lalu. Surat tersebut mengatur pelaksanaan pemberian THR Keagamaan oleh perusahaan kepada karyawannya pada masa wabah Covid-19. Melalui SE ini pula, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.(hmi)   Soal Pemberian THR : Aturan :

• Permenaker No 6 Tahun 2016

  Aturan Pengecualian :

• SE Menteri Ketenagakerjaan RI nomor N/6/HI.00.01/V/2020

  Akibat :

• Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19

  Isi Pengecualian :

• Memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan
• Kelonggaran hanya diberikan pemerintah, jika pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh

  Usaha Pemkot Depok :

• Membuka posko aduan THR

  Lokasi :

• di Gedung Dibaleka II lantai VIII

  Jam Buka :

• Pukul 07:30-16:00 WIB

  Jurnalis : Fahmi Akbar : (IG : @akbar.fahmi.71) Editor : Pebri Mulya