UJI : Pelaksanaan rapid test di Kota Depok. FOTO : ACHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pandemi Covid-19 (Virus Korona) yang tak tuntas, tentu akan berimbas kepada melarnya anggaran pencegahan. Hal inilah yang kini menjadi sorotan dari DPRD Kota Depok, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Imam Turidi mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk mempertanyakan anggaran yang dipakai untuk penanganan korona. Hal ini, usai melakukan rapat bersama leading sector dan ketua harian gugus tugas Depok, termasuk perangkat terkait seperti Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. “Seperti pertanyaan saya, berapa sebetulnya anggaran yang dialokasikan gugus tugas untuk penanganan Covid-19 di Depok,” tegasnya. Wakil rakyat dari Beji-Cinere-Limo ini menambahkan, transparansi itu perlu, agar dewan yang merupakan institusi resmi negara dan dilindungi Undang-undang, bisa memahami secara detail persoalan yang ada. “Untuk apa dan sudah tepat sasaran kah anggaran yang di keluarkan. Itulah pentingnya pengawasan,” kata dia Imam menegaskan, segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat harus ada pertanggungjawaban yang jelas. “Karena satu rupiah pun itu menjadi pertanggungjawaban secara hukum dunia dan akhirat,” ucapnya Lebih lanjut, beber dia, dengan adanya ketransparan maka hal itu akan berdampak baik pula terjadap kinerja Pemerintah Kota Depok. “Karena kalau dilihat dari sisi politikpun, jika transparan warga akan senang dan bisa menerima. Analogi pemerintah adalah gerbong besar. Jika gerbong besar itu melaju kencang tanpa ada yang ngerem, bahaya. Akan banyak memakan korban. Saya memfungsikan diri saya sebagai rem,” ucapnya. Sementara itu, Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran dengan benar. Pasalnya, dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Depok, telah diatur dan diawasi oleh berbagai pihak. Agar penggunaannya tidak disalahgunakan. "Penggunaan anggaran tidak main-main. Banyak yang kita patuhi. Insya Allah tidak ada penyelewengan," ungkapnya. Dia mengatakan, anggaran tanggap bencana, yang mengusulkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok. Nantinya, damkar yang mendistribusikan ke dinas terkait, sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk penanggulangan bencana. Lebih lanjut, bebernya, dalam pelaksanaan dinas, pun sudah berjalan sesuai prosedur. Menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, anggaran pun bisa digunakan ke kebutuhan lain, selama masih dalam penanggulangan bencana. "Alokasi anggaran bencana bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Nanti diubah Rencana Kerja Belanja (RKB) -nya," tukas Nina. Menurutnya, proses penggunaan anggaran masih berlangsung dan proses revisi RKB masih memungkinkan dilakukan, jika anggaran masih tersisa. "Sampai saat ini masih berjalan, karena Covid-19 memang belum selesai," papar Nina. Jika memang dinas terkait sudah menghabiskan anggaran tingga ditanyakan ke dinas terkait untuk apa saja uang itu digunakan. "Kalau sudah habis bisa tanyakan ke dinas terkait, ya nanti pasti ada pertanggungjawabannya di Anggaran Belanja Tambahan," tukas Nina. (rd/rub)   Data Sementara Anggaran Covid-19 :  - Penanganan Covid-19 di Dinkes Kota Depok. Anggaran yang dicairkan Rp 15.000.000.000, realisasi sementara Rp 5.118.096.170. - Penanganan Covid-19 di RSUD Kota Depok. Anggaran yang dicairkan Rp 5.000.000.000, realisasi sementara 3.812.030.131 - Penanganan Covid-19 di RS dedikasi Kota Depok (RSUI) Rp 17.282.517.900, realisasi sementara: Rp 10.640.000.005 - Mitigasi Covid-19 Kota Depok. Damkar Rp 4.098.000.000 realisasi sementara Rp 3.111.487.273 - Bantuan logistik korban Covid Kota Depok (Dinsos) Rp 865.945.000 realisasi sementara Rp 731.770.000 - Operasional Gugus Tugas Covid-19 Dinkes Rp 734.643.000 realisasi sementara Rp 475.793.000 - Operasional penanganan Covid-19 Damkar Rp 300.000.000 realisasi sementara Rp 300.000.000 - Penanganan layanan pemakaman dan kebersihan Covid-19 (DLHK) Rp 483.125.000 realisasi sementara Rp 21.250.000 - Penanganan Covid-19 pada dedikasi Kota Depok di RS Bhayangkara Brimob (Dinkes) Rp 6.415.817.000 realisasi sementara Rp 6.415.817.000 - Bantuan stimulan Kampung Siaga Covid (Damkar) Rp 2.772.000.000 realisasi sementara Rp 2.772.000.000 - Kegiatan Bansos untuk masyrakat yang terdampak Covid tahap 1 (Dinsos) Rp 7.500.000.000 realisasi sementara Rp 7. 260.000.000 - Operasional PSBB SatpolPP Rp 2.000.000.000 realisasi sementara Rp 1.902.250.000 - Operasional satgas Penanganan Covid di kecamatan dan kelurahan (kecamatan) Rp 7.950.000.000 realisasi sementara Rp 7.950.000.000 - Operasional PSBB Tahap 2 SatpolPP Rp 1.452.400.000 realisasi sementara Rp 1.452.400.000 - Perawatan pasien Covid-19 di RSUD lantai 5 dan 8 Rp 5.800.000.000 realisasi sementara Rp 5.315.660.686 - Sarana pemulasaran jenazah di kecamatan (Damkar) Rp 381.425.000 realisasi sementara Rp 381.425.000 - Pendampingan hukum penanganan Covid Damkar Rp 76.500.000 realisasi sementara Rp 76.500.000 - Bantuan dapur umum PMI (Damkar) Rp 141.600.000 realisasi sementara Rp 141.600.000 - Bantuan subsidi tahanan Rutan (Damkar) Rp 136.760.295 realisasi sementara Rp 136.760.295 - Mitigasi Covid Kantibmas dan layanan informasi Covid (Damkar) Rp 1.202.200.000 realisasi sementara Rp 1.202.200.000 - Operasional tahap 3 SatpolPP Rp 1.488.850.000 realisasi Rp 1.488.850.000 - Kegiatan Bansos untuk masyarakat terdampak Covid di Kota Depok (Dinsos) Rp 12.678.000.000 realisasi sementara Rp 12.678.000.000 - Operasional PSBB tahap 4 Satpol PP Rp 999.688.000 realisasi sementara Rp 999.688.000   Total sudah dicairkan Rp 94.756.471.195 sedangkan realisasi sementara Rp 74.382.577.555.   Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto) Editor : Pebri Mulya